Tanggapi Insiden Ledakan Amunisi di Garut, Dedi Mulyadi Kini Larang Warga Terlibat Kegiatan Militer

SURYA.CO.ID - Insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) masih menyisahkan luka mendalam. 

13 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Empat di antaranya prajurit TNI, sembilan lainnya adalah warga sipil. 

Peristiwa ledakan amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong tersebut memicu perhatian publik dan pemerintah daerah. Termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Dedi Mulyadi merespons tegas. Ia melarang keterlibatan warga sipil dalam kegiatan militer, terutama yang berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi. 

“Kalau saya sih cenderung nanti warga sipil yang di Garut tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (14/5/2025). 

“Karena memiliki risiko tinggi dan bukan orang yang terlatih,” tegas Dedi. 

Pemusnahan amunisi bukan ranah sipil 

Dedi Mulyadi menyebut, meski beberapa korban sudah lama membantu TNI, hal itu tidak cukup sebagai alasan. 

Menurut Dedi Mulyadi, aktivitas pemusnahan amunisi harus dilakukan oleh personel yang terlatih agar keselamatan semua pihak dapat terjamin. 

Hal ini disampaikan setelah mendengar kesaksian keluarga korban dan warga sekitar yang mengaku korban sipil sudah bekerja dengan TNI selama 10 tahun. 

"Ada yang sudah 10 tahun bekerja di situ, katanya membantu anggota. Tapi, walaupun mereka merasa terlatih, pekerjaan itu bukan ranah sipil,” kata Dedi Mulyadi.

Aspek teknis dan izin atas keterlibatan sipil dalam kegiatan militer merupakan kewenangan Mabes TNI, namun sebagai kepala daerah, ia menyoroti pentingnya perlindungan warga dari risiko yang tidak seharusnya mereka hadapi. 

“Nah, kemudian apakah itu diperbolehkan atau tidak? Biarkan itu Mabes TNI yang menjelaskan,” ujar Dedi Mulyadi.

Keluarga korban bantah isu pemulung 

Sejumlah keluarga korban sipil membantah kabar yang menyebut anggota keluarganya meninggal saat memulung sisa logam di lokasi ledakan. 

Mereka menegaskan, korban sudah lama bermitra dengan TNI dalam kegiatan pemusnahan amunisi. 

"Saya sebagai keluarga tak terima kalau adik saya disebut pemulung besi saat kejadian ledakan. Adik saya sudah 10 tahun kerja ke TNI bantu pemusnahan amunisi," ungkap Agus, kakak kandung Rustiwan, salah satu korban sipil dalam tragedi itu. 

Menurut Agus, Rustiwan telah bekerja selama 10 tahun membantu TNI dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa, bukan hanya di Garut, tetapi juga di Yogyakarta dan daerah lainnya. 

DPR panggil TNI 

Dampak dari tragedi ini juga bergulir ke tingkat pusat. 

Komisi I DPR RI menyatakan akan memanggil TNI untuk meminta penjelasan terkait tragedi tersebut, termasuk prosedur keamanan serta keterlibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi. 

"Nanti kita undang panglima, pangdam, danrem yang bertugas di sana, dan komandan-komandan lapangan," kata Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. 

Meski begitu, ia belum bisa memastikan jadwal undangan untuk petinggi TNI tersebut. 

Namun, pertemuan akan dilakukan secepatnya. Jajaran Komisi I DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke tempat kejadian perkara. 

Utut berharap ini terakhir kalinya kejadian serupa terjadi di Indonesia. 

"Kita juga nanti sebisa mungkin akan ke sana. Dan sebisa mungkin ini harus menjadi yang terakhir," tegas dia. 

Utut memandang, kejadian ini bukan persoalan aturan, melainkan soal sikap dalam bekerja. Dia menekankan agar jajaran TNI tidak lagi ada yang ceroboh. 

"Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja. Jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus. Untuk hal-hal gini ini harus, enggak boleh sembarang orang," ujar dia. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sikap Dedi Mulyadi Usai Korban Sipil Berjatuhan di Pemusnahan Amunisi".