Telanjur Adhel Setiawan Lapor Komnas HAM, Kementerian Justru Sebut Dedi Mulyadi Tak Melanggar HAM

SURYA.CO.ID - Laporan wali murid bernama Adhel Setiawan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas kebijakannya mengirim siswa ke barak militer, diperkirakan akan sia-sia. 

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan kebijakan Dedi Mulyadi memgirimkan siswa ke barak militer itu tak melanggar HAM. 

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat setelah melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk memastikan pelaksanaan program ini selaras dengan nilai-nilai HAM.

"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi," ungkap Hasbullah Fudail.

Baca juga: Kak Seto Acungi Jempol Dedi Mulyadi Usai Lihat Langsung Lokasi Pembinaan Siswa di Barak Militer

Ia menambahkan bahwa dalam pemantauan tersebut tidak ditemukan adanya praktik corporal punishment.

Sebelumnya Adhel Setiawan berani melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM atas kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer.

Dia mengaku tak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan, dikutip SURYA.CO.ID dari tayangan Kompas TV.

Adhel mengungkapkan tiga alasan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Pertama, makna dari pendidikan.

Menurutnya, Dedi Mulyadi itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk."

"Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," pungkas Adhel Setiawan.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka, dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan."

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Dia merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?"

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga."

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan."

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya."

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang"

"Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai program Dedi Mulyadi ini telah melanggar HAM seoarang siswa.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan kritik terhadap program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi.

Program berkarakter ini ditujukan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal dengan mengirim mereka ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.

Anis menyebutkan bahwa program pendidikan militer ini dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai dengan kajian dan prinsip perlindungan anak.

"Dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC (Komite Hak Anak) yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dan diterapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," papar Anis.

"Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang tidak berdasar pada kajian," tambahnya.

Jawaban Dedi Mulyadi 

Dedi Mulyadi menyadari bahwa protes bagian dari risiko sebagai gubernur. 

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," kata Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari video di media sosial pribadinya.

Mantan Bupati Purwakarta ini justru mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan itu.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan," katanya.

Sementara pihak-pihak yang peduli terhadap anak-anak tersebut, bisa menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrean remaja yang sudah didaftarkan orang tuanya ke Dinas Pendidikan kota/kabupaten dan provinsi.

Menurutnya, sudah banyak anak yang didaftarkan orang tuanya, mereka antre menunggu giliran menjalani pendidikan di barak militer.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelas Dedi.

Dia yakin, jika semua pihak yang berpihak pada anak-anak mau menerima anak-anak ini, mau merawat, menjaga dan mendidik, maka tugas gubernur akan semakin ringan.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," ujarnya. 

Baca juga: Rekam Jejak Adhel Setiawan Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Profesi Mentereng

Dedi menyampaikan, akan menerima uluran tangan pihak terkait, jika rumah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun kantor pengacara pihak tersebut, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut. 

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung."

"Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," kata Dedi.

Selain siswa, Dedi Mulyadi bahkan berencana akan memasukkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas ke dalam program ini, serta menyasar kelompok orang dewasa dengan perilaku menyimpang.

Program ini akan mulai digulirkan pada Juni 2025 mendatang, menunggu program pendidikan berkarakter untuk siswa nakal selesai.

"Untuk keluarga mereka yang ikut pendidikan, kita suruh bekerja. Jadi kuli bangunan, tukang pikul, tukang macul, kemudian kami berikan upahnya, kirim ke keluarga," tambahnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pendidikan militer dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan kenakalan remaja dan perilaku menyimpang di masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pendidikan Militer yang Digagas Dedi Mulyadi Dinyatakan Tak Langgar HAM

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung