Dahului Jabar, Pemkot Surabaya Sudah Gulirkan Sekolah Kebangsaan, Akan Diterapkan di Sekolah Rakyat

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Pemkot Surabaya mengungkapkan keberhasilan Sekolah Kebangsaan untuk memperkuat disiplin anak di Surabaya. Melibatkan pihak militer, program tersebut sukses menekan kasus tawuran hingga kenakalan anak di Surabaya.

Hal ini untuk merespons adanya penerapan pendidikan secara militer untuk anak-anak bermasalah di Jawa Barat yang dicetuskan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Pada tahun 2023 sebenarnya sudah kami lakukan hal yang sama. Program tersebut bernama Sekolah Kebangsaan," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya (Jumat, 2/5/2025).

Pada 2023, Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi oleh Pemkot Surabaya menggandeng TNI AL melalui Pangkalan Angkatan Laut (Lanudal) Juanda. Berada di Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda, Sekolah Kebangsaan itu diikuti oleh 48 siswa dari jenjang SMP hingga SMA/SMK.

Setiap hari, puluhan remaja tersebut digembleng oleh personel TNI agar menjadi pribadi yang lebih disiplin sekaligus mandiri.

Mereka harus bangun pagi sekitar pukul 04.30 WIB, kemudian mengikuti ibadah, apel pembinaan fisik, pelatihan baris berbaris, hingga materi wawasan kebangsaan.

Peserta juga materi mendapatkan pembekalan kiat kesuksesan untuk membentuk kharakter dan kepribadian mereka.

Hal ini penting mengingat beberapa peserta Sekolah Kebangsaan di antaranya merupakan mereka yang sempat terjaring razia karena terlibat kekerasan anak seperti tawuran.

Wali Kota Eri menjelaskan manfaat program tersebut. Selain mengantisipasi kegiatan negatif remaja, hal ini juga bisa memperkuat kharakter anak.

"Anak-anak ini sebenarnya memiliki kelebihan. Namun karena tidak tersalurkan jadi seperti ini (berpotensi menimbulkan kenakalan pada remaja)," katanya.

Karenanya, ke depan Pemkot Surabaya akan memperkuat Sekolah Kebangsaan tersebut melalui Sekolah Rakyat di Surabaya. Melalui wawasan kebangsaan, maka penguatan kharakter bisa dilakukan.

"Menggandeng militer itu sebenarnya untuk menyampaikan kebangsaan sekaligus kedisiplinan. Bukan untuk yang lainnya, misalnya fisik. Namun bagaimana anak-anak ini bisa disiplin, ketika ada waktu shalat Shubuh ya shalat Subuh. Pulang sekolah bisa shalat Ashar, ya shalat. Kedisiplinan ini yang kami perkuat," bebernya.

Program Sekolah Kebangsaan yang berjalan pada 2023 tersebut berhasil menekan kasus kekerasan remaja di Surabaya. Para peserta Sekolah Kebangsaan turut menjadi duta  kebangsaan kepada sebayanya.

Pada program Sekolah Rakyat nantinya, wawasan kebangsaan tidak lagi berada di kawasan militer.

Berlokasi di asrama yang telah disiapkan, Pemkot Surabaya akan menyisipkan materi kebangsaan dengan melibatkan TNI, misalnya TNI Angkatan Darat (TNI AD) melalui Komando Distrik Militer (Kodim).

"(Peserta program Sekolah Kebangsaan) selama ini, mohon maaf, banyak dari kalangan menengah ke bawah. Seringkali mereka kurang kasih sayang orangtua. Kedua adalah kurang perhatian. Sehingga, kami siapkan asrama- asrama," ujar Cak Eri.

Selain dengan TNI, penguatan kharakter tersebut juga akan menggandeng tokoh agama. "Jadi, anak-anak ini tetap bisa bersekolah seperti biasa namun kami lakukan wawasan kebangsaan dengan kerjasama bersama Dandim. Juga memperkuat akidah akhlakul karimah seperti ngaji," urainya.

Wali Kota Eri menegaskan, bahwa penguatan kharakter penting dalam memberikan pondasi anak di Surabaya. 

"Ke depan tidak kami tempatkan di barak militer, tetapi di asrama. Asrama ini kami siapkan hingga anak  kuliah seperti yang sudah ada selama ini ada seperti Sekolah Bibit Unggul," lanjutnya.

Untuk diketahui, Pemprov Jawa Barat mulai menggelar program pendidikan militer, Jumat (2/5/2025). Sesuai instruksi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, program tersebut nantinya diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.

Para siswa yang mengikuti program pendidikan militer itu tidak akan tercerabut dari akar sekolahnya. Sebab selama mengikuti program pendidikan militer itu, para pelajar akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk memastikan bahwa para siswa tidak tertinggal dalam pelajaran. *****