Ogah Ikuti Gebrakan Dedi Mulyadi, Kepala Daerah Ini Tak Setuju Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer

SURYA.CO.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memasukkan siswa nakal ke barak militer selama enam bulan mendapat respons berbeda dari kepala daerah lain.

Bahkan, kepala daerah ini terang-terangan tak akan menerapkan kebijakan tersebut di daerahnya.

Sosok kepala daerah itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Ahmad Luthfi.

Menurut Ahmad Luthfi, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa nakal.

Sementara jika masih di bawah umur, bisa dikembalikan ke orang tuanya.

"Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya."

"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya," ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Aturan untuk menindak siswa nakal sudah jelas sehingga dirinya tidak perlu ngarang-ngarang seperti Dedi Mulyadi.

"Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah," ucapnya.

"Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya," sambungnya.

Diketahui, Dedi Mulyadi serius dengan gebrakan baru yang bertujuan membina siswa yang terindikasi nakal.

Baca juga: Kelakuan Aura Cinta Protes Larangan Wisuda Dedi Mulyadi Buat Kepala SMA Heran, Kuak Identitas Asli

Dedi Mulyadi menyebut pihak TNI sudah menyiapkan 30 hingga 40 barak untuk program pembinaan tersebut.

Dedi menjelaskan, program pendidikan berkarakter ini akan dimulai pada 2 Mei 2025. 

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com. 

Ada pun siswa yang prioritas adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindak kriminal. 

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," terang Dedi.

Pembiayaan program ini akan menjadi kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten serta kota. 

Dedi juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih melarang adanya perjalanan study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang membebani orang tua.

Selain itu, orang tua siswa diminta untuk tidak mengizinkan anak-anak yang belum cukup umur untuk berangkat sekolah menggunakan sepeda motor.

"Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas kebijakan ini," pungkasnya.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung