Profil Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR yang Dukung Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi

SURYA.co.id - Satgas Antipremanisme bentukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Satgas tersebut bertugas untuk menumpas para preman yang meresahkan masyarakat.

Salah satu yang mendukung adalah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan respons tepat terhadap keresahan masyarakat dan investor atas maraknya aksi premanisme di wilayah Jawa Barat.

"Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra sudah sangat tepat dengan membentuk Satgas Antipremanisme," kata Habiburokhman dalam pernyataannya melalui video, Kamis (24/4/2025).

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mengakomodasi keluhan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha yang merasa terganggu oleh aksi-aksi premanisme yang diduga melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas).

Baca juga: Sosok Wakil Wali Kota Depok yang Turun Tangan Usai Mobil Polisi Dibakar saat Tangkap Ketua Ormas

Karena itu, ia menyerukan agar seluruh warga Jawa Barat, khususnya kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto, memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

"Beliau mengkomodir keluhan investor dan keluhan masyarakat tentang banyaknya aksi-aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum ormas.

Sehingga kebijakan Kang Dedi Mulyadi tersebut harus didukung oleh seluruh warga Jabar, terutama kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto," tegasnya.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjalankan visi Prabowo Subianto dalam mensejahterakan masyarakat.

"Jadi, Kang Dedi Mulyadi agar terus maju dengan segala kebijakan yang sangat baik, untuk memastikan tugas dari Pak Prabowo terlaksana dengan amat baik, yaitu menyejahterakan rakyat Jabar dan memajukan Provinsi Jabar," ujarnya.

Profil Habiburokhman

Melansir dari Wikipedia, Habiburokhman lahir 17 September 1974.

Ia adalah seorang politikus asal Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) periode 2019–2024.

Komisi III DPR RI membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan.

 adalah anggota DPR RI Periode 2019–2024, lahir di Metro, Lampung 17 September 1974 dia menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Semasa Mahasiswa Habib, begitu panggilan akrabnya aktif di berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila dan Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL).

Di era 1998-an Habib dikenal sebagai pentolan aktivis Mahasiswa yang giat mememimpin demo menuntut Presiden Soeharto mundur.

Akibat kekritisannya Habiburokhman sempat beberapa kali ditangkap dan ditahan pihak berwajib. 

Sejak tahun 2005 Habib mendirikan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang rajin mengajukan gugatan Class Action membala hak-hak rakyat.

Disamping menjadi advokat pembela publik Habib juga mendirikan Kantor Hukum Bisnis Habiburokhman & Co yang berkedudukan di Menteng Jakarta Pusat.

Banyak kliennya yang berasal dari mancanegara.

Tahun 2010 Habib resmi menjadi kader Gerindra dan langsung menduduki jabatan prestisius sebagai Ketua Bidang Advokasi dan sekaligus anggota Dewan Pembina.

Pada tahun 2012 Habib memimpin Tim Advokasi Jakarta Baru , kelompok Advokat yang membela kepentingan hukum Jokowi–Ahok , Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra. tahun 2014 Habib menjadi Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo–Hatta pada Pemilu Presiden saat itu.

Kariernya sebagai Advokat politik berlanjut saat Pilkada DKI Jakrtas 2017, dia mendirikan dan memimpin Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kumpulan advokat yang berperan besar memanangkan Pasangan Anies–Sandiaga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Lanjut tahun 2019 dia menjadi salah satu Juru Bicara Hukum Pasangan Calon Prabowo Sandi pada Pilpres. Pada tahun 2019 pula Habib lolos menjadi anggota DPR RI Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I.

Saat ini Habib sedang menyusun disertasi S3 di Program Doktoral Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Pengalaman Organisasi:

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (1993)
Senat Mahasiswa FH Unila (1993)
Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL) (1998)
Serikat Pengacara Rakyat (SPR) (2005)
Ketua Bidang Advokasi dan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra (2010)
Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo–Hatta (2014)
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) (2016)
Wakil Ketua Bidang Advokasi & Hukum DPP Partai Gerindra (2021).

Sempat Dipertanyakan

Sebelumnya, pembentukan Satgas Antipremanisme oleh Dedi Mulyadi menuai sorotan usai insiden pembakaran tiga mobil polisi saat penangkapan seorang pimpinan ormas di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, bahkan mempertanyakan sejauh mana perkembangan satgas tersebut.

"Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?" ucapnya, Sabtu lalu.

Menanggapi hal itu, Founder dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, mengingatkan pentingnya memberikan waktu bagi satgas untuk bekerja optimal.

Ia menilai, satgas yang baru dibentuk tersebut masih dalam tahap awal dan membutuhkan proses. "Baru dibentuk beberapa waktu lalu, tentu butuh waktu dan proses," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Arif juga mengingatkan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan wilayah geografis luas dan jumlah penduduk terbanyak, sehingga tantangan pemberantasan premanisme tidak bisa diselesaikan secara instan.

"Kita beri waktu agar mampu memberantas premanisme," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi langkah cepat Dedi Mulyadi yang berani membuat terobosan menghadapi permasalahan yang menurutnya sudah bersifat kronis.

"Perlu diapresiasi," tambahnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id