Pantas Dedi Mulyadi Tak Menyerah Bikin Gebrakan Baru hingga Ditantang GRIB Jaya Jabar, Ini Tujuannya

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memang dikenal sering membuat gebrakan baru yang ramai jadi sorotan.

Tak jarang gebrakan Dedi Mulyadi menuai banyak pro dan kontra.

Berbagai persoalan yang terjadi bahkan langsung dicarikan solusi oleh kepala daerah berusia 54 tahun itu sampai viral, salah satunya kebijakan pemutihan alias membebaskan masyarakat yang memiliki tunggakan kendaraan bermotor berikut dendanya.

Tak hanya itu juga soal pungutan liar alias pungli uang kompensasi sopir angkot di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor juga viral dan mendapat sorotan warganet di jagat maya.

Lalu apa yang membuat Gubernur Jabar selalu turun langsung ke masyarakat hingga kebijakannya selalu menyodot perhatian?

Baca juga: Dedi Mulyadi Wanti-wanti Unpad Imbas Kasus Priguna Rudapaksa Keluarga Pasien: Pintar Aja Gak Cukup

Rupanya hal itu dilatarbelakangi keinginan Dedi yang ingin memberi layanan cepat kepada warganya di Tanah Pasundan.

"Kenapa sih Kang Dedi harus selalu turun aja selalu turun? Di kita ini memang harus segera dimulai dengan contoh, kalau tidak dicontohi tidak turun susah selesai atau pakai metodologi birokrasi melalui pendekatan formal berjenjang dan terstruktur perlu waktu yang panjang," ungkap Gubernur Dedi melalui video yang dibagikkannya di Instagram @dedimulyadi71, Minggu (13/4/2025).

Dedi juga menjelaskan bahwa ia ingin menempuh hal-hal itu dilakukan dengan cepat tidak terlalu rumit dan tepat sasaran.

"Kita ingin melakukan percepatan bukan melakukan kinerja birokrasi saja tapi kinerja sosial untuk memenuhi keinginan psikologi publik agar apa? Agar semua orang bisa menjalankan hak dan kewajibannya secara baik," jelas pria yang karib disapa KDM itu.

Terhadap apa yang dilakukannya Dedi Mulyadi lantas menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

"Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat saya menyampaikan permohonan maaf apabila setiap hari saya melakukan kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya," imbuhnya.

Kang Dedi menerima berbagai kritik yang ditujukan kepadanya atas apa yang dilakukannya sebab menurutnya hal itu sebagai pengingat.

Baca juga: Akankah Dedi Mulyadi Turun Tangan Bongkar Pagar Laut Bekasi? Nelayan Merintih Minta Pertolongan

Dedi juga mengungkapkan bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan, meski di sisi lain banyak publik yang punya harapan dan merasa terpuaskan atas langkah yang dilakukannya dalam menata Provinsi Jawa Barat.

Ia pun tidak mempermasalahkan masyarakat yang tidak menyukai atau tidak setuju terhadap langkahnya sebab kata Gubernur Jabar sebagai pemimpin hidup di antara suka dan tidak suka begitu juga ada yang setuju serta tidak setuju.

Gebrakan Baru Dedi Mulyadi

Sebelumnya, Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru di kalangan ASN Pemprov Jawa Barat.

Gebrakan baru Dedi Mulyadi untuk para ASN ini dilakukan setelah sebelumnya mantan Bupati Purwakarta ini membuat kebijakan frontal di sekolah. 

Beberapa diantaranya melarang sekolah melakukan study tour ke luar wilayah, melarang wisuda untuk TK hingga SMA hingga mewajibkan siswa membawa sampah ke sekolah. 

Kebijakan lain Dedi Mulyadi yang menjadi sorotan adalah dengan menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor  serta memberikan uang kompensasi bagi sopir angkot untuk tidak beroperasi di saat arus mudik dan balik lebaran. 

Berikut gebrakan baru Dedi Mulyadi terkait dengan ASN:

 1. Izinkan ASN Kerja dari rumah rawat ibu

Terbaru, Dedi Mulyadi membuat program "Jabar Nyaah ka Indung" atau "Jabar Sayang Ibu" yang dilaksanakan serentak oleh seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Program ini memungkinkan para ASN untuk bekerja dari rumah sambil merawat ibu mereka.

Dispensasi ini hanya diberikan kepada ASN yang masih memiliki ibu dalam kondisi sakit atau membutuhkan perawatan khusus. 

"Prinsipnya, pekerjaan bisa dilakukan di kantor maupun dari rumah, tergantung jenis pekerjaannya. Jika ibunya sedang dalam kondisi gawat atau sakit, tugasnya bisa digantikan oleh rekan kerja lainnya,” ujar Dedi saat ditemui di Pendopo Bupati Cianjur, Jumat (11/4/2025) petang.

Menurut Dedi, program kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap pengabdian seorang anak kepada ibunya. 

"Nanti akan ada sistem monitoring. Di era digital seperti sekarang, pekerjaan administratif, seperti membuat surat atau laporan, bisa dilakukan dari rumah," kata dia.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa melalui program "Jabar Nyaah ka Indung", para ASN serta pegawai BUMD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat diwajibkan memiliki ibu asuh yang harus diurus, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

"Ada 50.000 ibu di seluruh Jawa Barat yang diikutsertakan dalam program ini," ujar Dedi.

Menurut dia, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum ibu, khususnya mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit.

Melalui gerakan ini, Dedi berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam memuliakan para ibu, yang selama ini menjadi pilar keluarga dan masyarakat.

Menyemarakkan program ini, Dedi Mulyadi mengundang ribuan ibu di Cianjur untuk mempadati Pendopo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.

Ribuan ibu khususnya yang hidup dalam kondisi kurang beruntun datang ke Pendopo Cianjur untuk menghadiri kegiatan program 'Nyaah Ka Indung' yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

2. ASN Dituntut kerja taktis

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lagi-lagi membuat gebrakan baru di kalangan ASN Pemprov Jawa Barat.

Dedi meminta agar kerja ASN lebih taktis dalam membantu masyarakat.

Ia meminta ASN untuk terjun langsung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam acara halal bi halal dengan ASN di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (8/4/2025). 

Dedi menilai, selama ini ASN cenderung bekerja di balik meja dan jarang terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat.

"Harus ada perubahan besar dalam pola kerja ASN Jabar. Bukan lagi sebagai pekerja administratif tetapi mampu bekerja taktis dengan membantu masyarakat," ujarnya, melansir dari Kompas.com.

Ia menekankan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari pajak warga, sehingga keberadaan mereka harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Saya ingin Pemprov Jabar (ASN) itu taktis, tidak hanya bersifat administratif," kata Dedi.

Sebagai contoh, Dedi menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya tidak hanya mengkalkulasi data tentang pemberdayaan perempuan dan anak.

"Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak yang putus sekolah, bahkan ada yang berjualan di sudut-sudut jalan Kota Bandung saat jam sekolah," tambahnya.

Menurutnya, hal ini harus segera ditangani oleh dinas tersebut, terutama karena dana anggaran untuk penyelesaian masalah itu sudah dianggarkan dan seharusnya sudah memberikan dampak positif.

"Kalau menurut saya itu kan tidak dibenahi, tidak hanya bersifat administratif, teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuannya di sekitar sini tidak diberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis," tegas Dedi.

Dedi juga menekankan pentingnya Pemprov Jabar untuk bekerja efisien dan menjadi lokomotif perubahan budaya kerja yang dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Ia mendorong seluruh kepala daerah di Jabar untuk turun ke lapangan, karena masalah yang dihadapi warga tidak dapat diselesaikan hanya dengan bekerja di balik meja. 

"Tinggal Pemprovnya efisien, kabupaten/kotanya akan terbawa efisien. Nah, kemudian Pemprovnya taktis, kabupaten/kotanya taktis dan ini terbukti hari ini.

Ketika saya turun ke Bekasi, turun ke Bogor, turun ke Kota Bekasi, Karawang, hari ini kan bupati-bupatinya sudah mulai turun untuk mengadvokasi kebersihan, lingkungan," jelas Dedi.

Dalam masa kepemimpinannya, Dedi menargetkan agar pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat.

3. Program Abdi Nagri Nganjang ka Warga 

Program Abdi Nagri Nganjang ka Warga merupakan gebrakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

Melalui program ini, masyarakat akan diberikan layanan langsung mulai dari edukasi sosialisasi hingga kegiatan rekreatif berupa layanan hiburan masyarakat yang edukatif. 

Kegiatan ini tentu terkait dengan ASN dan petugas terkait. 

Terkait pelayanan publik, dilaksanakan sejumlah layanan perangkat daerah, yakni Cek Kesehatan Gratis, Samsat Keliling, SIM Keliling, pembagian susu pasteurisasi, perekaman KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan pendaftaran/pengaduan BPJS dan Ketenagakerjaan. 

Selain itu, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan konsultasi UMKM, Moyanvet (Mobil Pelayanan Veteriner), pendampingan lansia dan anak terlantar, serta layanan bibit gratis. 

Tak cuma itu, pada edisi pertama Abdi Nagri Nganjang ka Warga ini akan menyuguhkan panggung hiburan edukatif, di antaranya wayang golek, dongeng anak, photo booth, Calung Sunda Bobodoran, lomba anak berupa lomba menyanyi, baca puisi, serta keterampilan lain. 

Rencananya, edisi pertama akan digelar pada Sabtu 12 April 2025 di halaman Bale Gedung Pakuan, Kota Bandung, mulai pukul 08.30 WIB.

Edisi selanjutnya, kegiatan ini dilaksanakan setiap Rabu secara tematik di desa atau kelurahan yang membutuhkan intervensi layanan publik. 

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id