Alasan Prinsip Dedi Mulyadi Tetap Larang Study Tour Meski Mendikdasmen Izinkan, Ungkap Rintihan Ortu

SURYA.CO.ID - Meski Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengizinkan sekolah melakukan study tour, hal itu tetap tidak berlaku di Jawa Barat. 

Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap memberlakukan larangan study tour untuk SMA/SMK di Jawa Barat. 

Bukan tanpa alasan, Dedi Mulyadi ngotot dengan kebijakannya itu. 

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai, selama ini study tour lebih banyak bersifat rekreasi daripada memiliki nilai edukasi yang jelas.

“Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya," kata Dedi dikutip Surya.co.id dari Kompas.com pada Selasa (24/3/2025). 

Baca juga: Larangan Study Tour yang Diinisiasi Dedi Mulyadi Makin Meluas, Kementerian Pariwisata Turun Tangan

Menurutnya, seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata.

"Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik,” ujar Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam. 

Dedi menjelaskan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Menurutnya, tidak sedikit orang tua yang harus berutang atau menjual barang berharga demi membiayai anak mereka ikut study tour.

“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” tegasnya.

Selain beban ekonomi, Dedi juga menyoroti dampak sosial dari study tour yang berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah. 

“Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain,” jelasnya.

Sebagai solusi, KDM menyarankan agar sekolah tetap bisa mengadakan kegiatan pendidikan di luar kelas tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar.

Ia menekankan bahwa esensi pendidikan tidak terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna dan dapat dilakukan di lingkungan sekitar.

“Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja,” katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.

Ia berharap keputusannya bisa melindungi orang tua dari beban ekonomi yang tidak perlu serta memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya,” tegasnya.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, memperbolehkan study tour, namun dengan syarat. 

Abdul Mu'ti meminta sekolah untuk mengecek kelayakan kendaraan dan kualitas sopir.

"Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi," ujar Mu'ti, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com. 

"Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak."

"Sopirnya juga. Memang sopir yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," lanjutnya.

Mu'ti mengatakan, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

Namun, Mu'ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang agar kegiatan memiliki nilai manfaat.

Baca juga: Sebut Larangan Study Tour Diinisiasi Dedi Mulyadi Merugikan, Pelaku Industri Pariwisata Sarankan Ini

"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," papar dia.

Selain itu, Mu'ti juga mengingatkan sekolah agar study tour tetap dibimbing oleh guru demi keselamatan anak-anak.

"Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," ujar dia.

Larangan Makin Meluas

Larangan sekolah menggelar study tour ke luar daerah kini makin meluas. 

Setelah dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kini larangan itu juga dibuat di sejumlah daerah seperti  Jakarta, Riau, Bengkulu dan Banten. 

Bahkan di Banten, ada Wali Kota Wali Kota Serang, Budi Rustandi yang mengancam akan memecat Kepala Sekolah yang nekat menggelar study tour.

Larangan ini tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor:100/05-Pemt/SE/III/2025 yang ditandatangani oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, pada tanggal 3 Maret 2025.

Dalam surat edaran tersebut, tercantum bahwa sekolah-sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan study tour bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

Di satu sisi, larangan ini mendapat prores keras dari sejumlah pihak penyelenggara wisata maupun tour and travel.  

Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) bahkan mengancam akan melakukan aksi jika masalah ini ta kunjung ada solusinya.

Ketua IPOBA Jawa Barat, Cipto Prasodjo, menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada sektor pariwisata dan bisa menjadi Covid-19 kedua bagi para pelaku usaha.

Menurut Cipto, larangan study tour tidak hanya merugikan perusahaan otobus, tetapi juga berdampak pada hotel, restoran, tempat wisata, hingga UMKM yang menggantungkan penghasilannya pada kunjungan rombongan pelajar.

"Kalau ini terjadi, maka ini menjadi Covid kedua bagi kami. Larangan ini tidak hanya berdampak pada PO bus, tapi hotel, restoran, tempat wisata, UMKM dan lainnya. Jangan hilangkan study tour, tapi ubah polanya," kata Cipto dalam forum diskusi pelaku pariwisata Jabar, Selasa (11/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Larangan itu juga bakal berdampak pada pengangguran.

"Jika dilarang, maka kemungkinan kami akan mengurangi jumlah bus kami, otomatis akan berdampak pada pengurangan sopir dan kondektur. Maka akan ada beberapa keluarga yang akan kehilangan mata pencahariannya," ujar Cipto.

Bagaimana respons Kementerian Pariwisata terkait hal ini? 

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah membahas pelarangan tersebut.  

"Saya juga sudah mendengar itu, kita berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait larangan itu," kata Ni Luh saat kunjungan kerja di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis (20/3/2025).

Menurut Ni Luh, kebijakan tersebut dapat berdampak positif dengan meningkatkan kunjungan wisata di daerah.

"Mudah-mudahan juga itu bisa menggerakkan wisata di wilayah itu. Jadi enggak keluar di sana, ya menghidupkan. Mudah-mudahan bisa menghidupkan," ujarnya.

Ni Luh menambahkan, larangan tersebut berpotensi mendukung perekonomian masyarakat sekitar karena adanya perputaran uang dari kegiatan wisata lokal.

Namun, ia tetap akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pariwisata di Indonesia tetap berkembang.

"Kita juga ingin masyarakat itu bisa berwisata di Indonesia saja, tidak hanya di satu kabupaten/kota atau provinsi saja, tapi juga ke daerah-daerah di sekitarnya," tandasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour, Sebut Lebih Banyak Unsur Bisnis"

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung