Jatim Ajukan 40 Sekolah Rakyat Untuk Anak Miskin dan Miskin Ekstrem, Butuh Anggaran Rp 4 Trilliun

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajukan penyiapan 40 sekolah rakyat untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Sebanyak 40 sekolah rakyat tersebut rencananya dibangun secara gotong-royong bersama 38 pemerintah kabupaten/kota dan 2 lainnya oleh pemprov Jatim. 

“Hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf untuk menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Khofifah, Rabu (5/3/2025).

Format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga  miskin dan miskin ekstrem. Meski, belum dijelaskan detail apakah anak-anak miskin itu bersekolah gratis atau tidak.

Sekolah rakyat ini bertujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah atau drop-out. Serta untuk memperkuat pembentukan kharakternya sehingga lebih terpadu.

Untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp 100 miliar. 

"Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kabupaten/kota dan 2 untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40 sekolah, dengan anggaran satu sekolah Rp 100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp 4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplier effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” lanjut Khofifah. 

Dengan konsep boarding school, diyakini Khofifah bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.

"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplier effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Untuk itu, rencananya pada 9 Maret 2025 nanti, Khofifah akan mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.

"Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.

“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes agar para kepala desa juga konfirm, sebetulnya dana desa (DD) peruntukannya untuk apa dan bagaimana detailnya teknis koperasi desa,” imbuh Khofifah. *****