Presiden Prabowo Sebut Danantara Fokus ke Proyek Hilirisasi

SURYA.co.id | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka, Senin (24/2). Danantara diluncurkan setelah Prabowo meneken Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU tersebut mengatur berbagai hal terkait Danantara, termasuk syarat seseorang bisa menjadi direktur atau Direksi Holding Investasi.

"Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi. Tapi jadi instrumen pembangunan nasional," ujar Prabowo saat peluncuran di Istana Merdeka, Senin (24/2).

Untuk mengelola Danantara, Prabowo mengangkat Rosan Perkasa Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Rosan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai badan pelaksana BPI Danantara. Dony Oskaria menjadi Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).

Danantara berdiri setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa (4/2) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang Danantara memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.

Prabowo mengungkapkan Danantara nantinya akan fokus kepada proyek di sektor hilirisasi nikel sampai energi terbarukan. Nantinya, proyek-proyek tersebut bakal dibidik pada investasi gelombang pertama senilai USD 20 miliar. “Kurang lebih proyek strategis miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan,” kata Prabowo.

Prabowo menilai sektor-sektor tersebut adalah penentu masa depan ketahanan dan kemandirian Indonesia. Ia berharap agar hadirnya Danantara juga dapat menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan dan pertumbuhan. “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menginginkan ke depan akan ada kolaborasi antara Danantara, BUMN, swasta, UMKM, dan koperasi agar peran mereka dalam mendukung pembangunan semakin maksimal. “Melalui inisiatif ini kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan indonesia sebagai pemain utama di tingkat global serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia,” tutur Prabowo.

Sementara itu Rosan mengungkapkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya akan masuk ke dalam Danantara. “Ya kan memang nanti yang masuk ke Danantara itu kan keseluruhan, bukan hanya 7 BUMN,” kata Rosan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (24/2).

Ia memastikan akan meningkatkan dan konsolidasi terhadap BUMN agar semua aset yang ada bisa menciptakan nilai ekonomi. Ia mengungkapkan Prabowo juga berpesan agar kehadiran Danantara juga bisa menciptakan lapangan kerja. “Ini supaya create the value kita juga tadi salah satu pesannya agar menjadi global champion. Tidak hanya di tingkat regional, tapi di tingkat dunia,” ujarnya.

Untuk menjalankan Danantara Rosan juga akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh, serta melakukan berbagai langkah penyempurnaan. “Sehingga harapannya semua ini bisa berjalan dengan good governance, transparansi, dan juga menganut aset-aset yang baik yang benar dalam kita menjalankan perusahaan ini,” ungkap Rosan.

Perihal seluruh BUMN untuk masuk Danantara, COO Danantara Dony Oskaria menjelaskan konsolidasi harus dilakukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Bulan Maret ini, akhir Maret ini (RUPS-nya),” tutur Dony.

Sementata itu mengenai nasib Kementerian BUMN seiring diresmikannya Danantara, Rosan mengatakan dirinya bersama Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir akan berkolaborasi erat dengan Kementerian BUMN. "Perannya dengan BUMN, kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini karena memang 99 persen kepemilikan ada di Danantara, tapi 1 persen kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN," jelasnya.

Rosan menjelaskan, perencanaan terkait Danantara bersama Kementerian BUMN akan dilakukan secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan demikian, Rosan memastikan kolaborasi antara kedua entitas tetap berjalan untuk menjamin pengelolaan aset dan dividen BUMN berjalan dengan optimal.

"Perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena Kementerian BUMN selama ini yang memang meng-handle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN," katanya. "Jadi kita akan berkolaborasi bersama terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN dan BUMN itu sendiri," tandas Rosan.(tribunnetwork/fik/igm/dod)