Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko Apresiasi Sistem Adu Visi-Misi Calon Kepala Dinas

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam menumbuhkan iklim baru di birokrasi.

Dalam mengisi jabatan kepala dinas atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot dan satuannya, kini diberlakukan adu visi dan misi calon.

Yona menyebut adu visi misi adalah budaya birokrasi yang lebih maju dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan dan layanan di Kota Surabaya.

Setiap calon kepala dinas atau pejabat eselon wajib mengajukan proposal hingga menyampaikan visi misi mereka.

Sejauh mana calon pemimpin di setiap level di lingkungan Pemkot Surabaya bisa mewujudkan cita-cita bersama Kota Surabaya di bawah Wali Kota Eri Cahyadi.

"Ini demi mendapatkan pejabat eselon yang berkualitas dan berintegritas," kata Yona, Rabu (12/2/2025).

Politisi Gerindra ini lebih senang menyebut ini sebagai proses rekrutmen yang berkemajuan.

Dia enggan menggunakan istilah lelang jabatan karena konotasinya negatif.

Dengan sistem adu visi misi dengan didukung proposal, itu menjadikan langkah setiap satuan kerja (satker) dan dinas menjadi terukur dan terarah.

Yona mengapresiasi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang dinilai sebagai inovasi birokratif sejauh langkah itu tidak menabrak rambu.

Dia meyakini, tujuan sistem rekrutmen pejabat itu baik, agar bisa didapatkan pemimpin-pemimpin di setiap OPD yang visioner.

Yona meyakini bahwa Wali Kota mempunyai visi misi dan target dalam  pencapaiannya.

Capaian ini hanya bisa terealisasi jika disupport oleh setiap kepala OPD, termasuk oleh asisten, Sekdakot dan kepala OPD.

"Kata kuncinya adalah harus memiliki komitmen yang sama dengan wali kota. Bersama-sama melakukan optimalisasi dan percepatan dalam membangun kota," tandas Yona.

Birokrasi Melayani
Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu berharap langkah inovatif di birokrasi Pemkot Surabaya dan jajarannya itu makin meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Birokrasi yang melayani lebih cepat dan solutif.

"Semoga sistem rekrutmen pejabat di Pemkot Surabaya itu bisa dijalankan dengan menjunjung tinggi profesionalisme. Menjaga komitmen sebagai birokrasi yang melayani," tandas Yona.

Muaranya adalah pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan tuntas di semua sektor, mulai layanan publik, perizinan, pendidikan, kesehatan, pembangunan,  urusan banjir, dan semua lini layanan publik juga harus cepat dan tuntas.

Semua bisa direalisasikan jika semua penentu kebijakan di setiap OPD dan dinas terkait punya komitmen yang sama.

Yona yakin dengan komitmen yang kuat, tujuan birokrasi dan arah pembangunan kota akan makin cepat terealisasi.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuat terobosan baru dalam proses lelang jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal serta pemaparan visi-misi.

Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki strategi dan program kerja yang selaras dengan visi pembangunan Kota Surabaya.

Selain itu, sistem ini juga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan birokrasi.

Setiap kandidat wajib memaparkan rencana kerja serta solusi konkret yang akan diterapkan jika terpilih.

Dengan demikian, seleksi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek kepangkatan atau pengalaman, tetapi juga inovasi serta kompetensi.

Namun seleksi tersebut tetap mengikuti aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk syarat minimal pendidikan bagi calon pejabat.

Untuk jabatan kepala seksi (kasi), minimal harus memiliki ijazah Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1), sedangkan bagi calon kepala dinas, syarat minimalnya adalah lulusan S1 atau S2.