Menteri Prabowo Kebingungan Cari Kantor

SURYA.co.id | JAKARTA - Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak nomenklatur baru. Diantaranya yakni empat Kementerian Koordinator (Kemenko) mulai dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kemenko Bidang Pangan.

Selain itu ada juga Kementerian Kementerian yang dipecah dari Kementerian pada Kabinet Indonesia Maju (KIM). Banyaknya Kementerian baru tersebut membuat kantor Kementerian harus bertambah.

Sejumlah Menteri bahkan masih bingung akan berkantor dimana. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku masih belum mengetahui akan berkantor dimana.

"Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru. Tidak hanya kemenko ini tapi ada kemenko lainnya karena benar-benar baru kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," kata AHY di Istana, Senin(21/10).

Kendati belum jelas akan berkantor di mana, ia berjanji akan segera turun ke lapangan untuk mempelajari permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi dari kementeriannya.

Ketua umum Partai Demokrat ini meyakini dengan turun langsung, permasalahan yang ada di masyarakat akan segera diketahui dan diselesaikan.

"Mudah-mudahan Segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini kementerian koordinator yang baru bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," ucap AHY.

Menurut AHY, tidak hanya ia saja yang belum memiliki kantor. Sejumlah menteri koordinator lain pun mengaku belum memiliki kantor usai pelantikan berlangsung hari ini.

"Tidak hanya Kemenko ini, tapi ada Kemenko lainnya karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," beber AHY.

Begitu juga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengaku belum tahu dimana akan berkantor. Kementerian yang dipimpn Zulkifli itu juga menjadi salah satu kementerian baru di kabinet Prabowo. Sembari berseloroh, Zulhas menyebutkan bahwa keberadaan kantor miliknya tergantung siapa yang mau memberi.

"Belum tahu (kantornya di mana). Ya nanti siapa mau kasih, lah," kata Zulhas.

Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahenda mengaku akan berkantor di gedung Kementerian Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

"Iya nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril.

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno.

"Iya jadi satu ini. Ya pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10). Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Mayor Teddy sebagai Seskab

Presiden Prabowo Subianto melantik ajudannya, Mayor TNI Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab). Teddy dilantik paling pertama oleh Prabowo, bersamaan momen pelantikan wakil menteri (wamen).

"Penandatanganan berita acara, satu, Saudara Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet," ujar deputi Setneg di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/1014).

Usai jadi Seskab Teddy lantas maju ke depan untuk menandatangi penunjukannya sebagai Seskab. Setelah itu, Teddy memberikan hormat kepada Prabowo sebelum kembali ke tempatnya. Teddy juga disumpah oleh rohaniawan setelah menduduki posisi Seskab. Adapun penunjukan Teddy ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 143/P/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, ajudan Presiden Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur dari dinas kemiliterannya usai menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab). Hasan menyebut jabatan Seskab bisa diduduki militer aktif.

 "Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti Sekretaris Militer Presiden, juga bisa diemban oleh militer aktif," ujar Hasan kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Hasan menjelaskan, di dalam Perpres terbaru, Seskab ditempatkan sebagai Eselon II. Kini, posisi Seskab berada di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tidak setingkat menteri. Pangan Lokal dan Religiositas Artikel Kompas.id Pangan Lokal dan Religiositas

 "Seskab dalam Perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," imbuhnya.

Sementara peneliti Celios, Hanif Imaduddin, menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun. Dengan penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggaran tersebut diprediksi meningkat menjadi Rp 777 miliar.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif.

Hanif juga menyoroti bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri. "Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tambahnya.

Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, Hanif mencatat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian.
China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, memiliki 21 kementerian.

"Banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi," tegas Hanif.

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.
Media menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan.

"Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, mendukung keputusan Prabowo untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinetnya.

 "Kabinet ini berusaha mengakomodasi semua, yang penting adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik," ungkap Bima.

Bima yang juga merupakan calon menteri, menekankan pentingnya penyamaan frekuensi di antara para pembantu presiden agar semua pihak dapat bekerja menuju target yang sama. Dengan rencana pengangkatan jumlah menteri yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran dan meritokrasi dalam pemerintahan. (tribunnetwork/fik/ktn/wly)