Berita Pasuruan

Dewan Ingatkan Perangkat dan Kepala Desa di Pasuruan untuk Netral, Tidak Terlibat Politik Praktis

Para perangkat dan kepala desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diingatkan untuk tetap netral dalam Pilkada Pasuruan 2024.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Galih Lintartika
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono. 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Rudi Hartono mengingatkan para kepala dan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan untuk tetap netral dalam Pilkada Pasuruan 2024.

Hal itu disampaikan Rudi, usai mendengar beberapa laporan terkait dugaan ketidaknetralan kepala dan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan, di masa-masa kampanye Pilkada Pasuruan.

“Kami berharap kepala dan perangkat desa tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Karena larangan itu sudah tertuang dalam aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah,” kata Rudi Hartono, Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, peringatan ini jangan diartikan sebagai upaya untuk membatasi hak-hak politik perangkat dan kepala desa di Kabupaten Pasuruan

Ia menyebut, kepala ataupun perangkat desa juga memiliki hak politik.

“Artinya mereka (kepala atau perangkat) juga memiliki hak politik. Mereka berhak memilih dan menyumbangkan suara untuk memilihi calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan untuk lima tahun ke depan,” jelas Rudi.

Sah sah saja saat kepala ataupun perangkat desa lebih memilih salah satu paslon tertentu dengan alasan yang tertentu. 

Karena secara konstitusi mereka juga berhak berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Menjadi persoalan, imbuh Rudi, ketika kepala atau perangkat desa terlibat aktif dalam gerakan memobilisasi masyarakat dan mengarahkan untuk mendukung salah satu paslon. 

Ia mengatakan, itu yang tidak diperbolehkan.

“Kalau perangkat atau kepala desa memilih salah satu calon  itu tidak masalah, tapi jangan sampai ikut mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon,” cetus Rudi.

Jika itu dilanggar, lanjut politisi PKB ini, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh perangkat ataupun kepala desa. 

Dan dia tidak ingin hal-hal itu terjadi dalam Pilkada Pasuruan 2024.

“Seyogyanya pesta demokrasi, semua masyarakat memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa harus dibumbui dengan intimidasi yang itu juga akan mencederai proses demokrasi di sini,” tuturnya.

Rudi juga tidak ingin kejadian sebelum memasuki masa kampanye ini terulang di masa kampanye. 

Maka, sekali lagi ia mengingatkan perangkat dan kepala desa untuk tetap netral dan tidak ikut dalam politik praktis.

“Saya berharap, para perangkat dan kepala desa bisa memahami hal itu. Mereka harus bisa menjaga jarak yang sama dengan paslon siapa saja. Tidak perlu memihak atau mendukung,” tutupnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved