Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah: APBN 2025 Jadi Jembatan Transisi Pemerintahan ke Prabowo

SURYA.CO.ID - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 resmi disahkan menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, Rabu (19/9/2024).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah menyebut, pihaknya dan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menganggarkan APBN 2025. 

Juga sebagai persembahan terakhir Banggar periode 2019-2025 bersama pemerintahan Joko Widodo.

"Kita telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan, agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program programnya, dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran," terangnya dalam siaran pers yang diterima SURYA.CO.ID.

Hal ini, kata Said Abdullah, sebagai langkah awal agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa menjalankan program lima tahun ke depan secara baik.

Ia melanjutkan, pihaknya telah sepakat dengan pemerintah untuk menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal jangka pendek yang terarah.

Mulai dari pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, hingga investasi berorientasi ekspor. 

Mengingat, Indonesia memiliki target menjadi negara maju pada 2045 mendatang.

Said menyebut, pemerintah menetapkan defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun.

Kemudian, penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp 2.490,9 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen.

Kemudian, nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen.

Rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.