Pemkab Sidoarjo Pastikan Tunjangan BPD Semakin Besar, Ini Harapan Plt Bupati Subandi

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Kabar gembira untuk para pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPS) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). 

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan tunjangan mereka naik mulai tahun ini.

Kepastian tersebut, disampaikan Plt Kepala Dinas PMD Probo Agus Sunarno dalam Bimtek Kepala desa dan Kepala BPD Sidoarjo.

Namun, besarannya Probo menyebut masih dihitung.

"Angkanya jelas naik. Termasuk untuk ketua, anggota maupun pengurus," kata Probo.

Kisarannya, sekitar Rp 100 ribu. Kenaikan tersebut lantaran sejak 2018 tunjangan bagi BPD belum pernah ada kenaikan.

Sesuai SK Bupati No. 188/530/104.1.1.3/2017 tentang tunjangan anggota BPD se-kabupaten Sidoarjo, tunjangan bagi Ketua BPD sebanyak Rp 900 ribu per bulan.

Sedangkan wakil ketua Rp 800 ribu, sekretaris Rp 750 ribu, ketua bidang Rp 700 dan anggota Rp 600 ribu.

Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak 2018. Namun, hampir selama lima tahun lebih tunjangan tersebut tidak ada kenaikan sampai saat ini.

"Tahun ini dimulai kenaikannya, akhir tahun mulai naik, sudah dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan," ungkap Probo.

Harapannya, kinerja BPD maupun kepala desa lebih optimal lagi.

"Kami terus melakukan pendampingan, kapasitas mereka semakin meningkat dan agar terus sinergis dengan program Pemkab Sidoarjo," tutur Probo.

Karena itu, pihaknya mendampingi lewat bimtek kemarin.

"Ada sejumlah ketentuan dan aturan yang mungkin belum dipahami atau dimengerti oleh Kades dan BPD, sehingga perlu pendampingan, sejak 2021 juga belum ada bimtek," tutupnya.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi berharap, peningkatan insentif tersebut bisa seiring dengan perkembangan desa.