Pernyataan Eks Sekjen PKB Bisa Memicu Gejolak di Bawah, Polri Didesak Segera Periksa Lukman Edy

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Semakin banyaknya laporan ke polisi akibat pernyataan kontroversial mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, mendapat perhatian dari kader PKB di Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono.

Atas memanasnya situasi nasional akibat ulah Lukman itu, Rudi meminta Polri untuk segera menindaklanjutinya dengan cara segera memproses laporan ke Lukman.

Sebelumnya, kader-kader PKB di seluruh Indonesia sudah mendatangi Polres ataupun Polda setempat untuk melaporkan pernyataan Lukman Edy.

Rudi mengatakan, kader-kader PKB di berbagai daerah sudah meradang, termasuk Pasuruan. Di Pasuruan, lanjut Rudi, para kader juga sudah diliputi suasana emosional.

“Makanya, kami minta polisi jangan berlama-lama. Segera proses saja laporan kami, toh bukti-buktinya juga sudah dilampirkan dalam laporan,” kata Rudi, Rabu (7/8/2024).

Anggota fraksi PKB di DPRD Kabupaten Pasuruan ini medesak Polri untuk segera memproses laporan kader PKB, karena para kader sangat tidak nyaman dengan pernyataan mantan Sekjen PKB itu.

“Juga buat apa Pak Lukman Edy mencampuri urusan rumah tangga orang lain, lebih baik mengurusi rumah tangganya sendiri saja, jangan ikut campur,” tambah Rudi

Menurut Rudi, jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti ia khawatir akan timbul kericuhan di tingkatan bawah, sebab situasi ini merusak marwah partai.

“Karena menyenggol marwah partai, maka otomatis juga menyenggol marwah anggota atau kader partai. Maka berbahaya kalau laporan ini tidak segera diproses,” urainya.

Rudi menguraikan, pernyataan Lukman Edy melecahkan partai dan kader PKB. Ini berbahaya karena yang terusik baru di tingkatan atas, belum sampai ke akar-akarnya.

“Polisi jangan lama-lama. Segera periksa Lukman Edy. Karena kalau tidak, konsekuensinya di arus bawah akan ikut bergejolak, dan ini bisa berpotensi ricuh,” tuturnya.

Sebelumnya Lukman Edy sempat menyampaikan bahwa laporan keuangan di PKB amburadul dan tidak pernah diaudit. Pernyataan itu memicu reaksi kader PKB. *****