Dewan Merasa Tak Dihargai, Kacabdindik Jatim Tulungagung Tak Hadir Diundang Bahas PPDB SMA 2024

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - DPRD Tulungagung merasa tidak dipedulikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Sindhu Widyabadra.

Sebab, Sindhu tidak hadir saat diundang DPRD Tulungagung untuk membahas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA 2024 di Tulungagung yang banyak dikeluhkan warga dan diduga ada kecurangan, Kamis (18/7/2024).

"Kami menyayangkan Kepala Cabdin tidak datang. Tidak ada kepedulian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ujar Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin.

Baharudin menambahkan pihaknya mengundang Kepala Cabdindik, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan MKKS SMK.

Namun, hanya MKKS SMA yang datang dan mengaku hadir untuk mewakili Sindhu.

Atas sikap ini, Baharudin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra mengaku kecewa berat.

"Kami mewakili warga Tulungagung. Ini bukan sekedar masalah belajar mengajar, tapi masalah sosial Tulungagung," tegasnya.

Bahrudin mengatakan meski pun Kepala Cabdindik adalah statusnya pegawai Pemprov Jawa Timur, DPRD Tulungagung memungkinkan untuk memanggilnya.

Ia beralasan pendidikan yang diselenggarakan Dindik Jatim ada di wilayah Tulungagung.

Selain itu, anak-anak yang menjadi peserta didik merupakan warga Tulungagung.

"Lembaga pendidikannya memang ada milik provinsi, tapi peserta didik adalah anak-anak kami," ujarnya.

DPRD Tulungagung akan mengagendakan pemanggilan ulang.

Bahrudin berharap pada pemanggilan berikutnya Kepala Cabdindik, MKKS SMA dan MKKS SMK hadir.

Jika panggilan ini nantinya diabaikan, DPRD Tulungagung akan membuat aduan ke DPDR Jatim.

Banyak yang Kecewa 
Banyak pihak yang kecewa dengan sikap Kepala Cabdindik Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung dan Trenggalek.

Bupati Tulungagung sebelumnya, Maryoto Birowo, sempat dibuat jengkel dengan sikap Sindhu yang tidak mau diajak koordinasi.

Pada saat pandemi Covid-19, di tengah pembatasan kegiatan, ada SMA yang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Sindhu yang dipanggil untuk koordinasi mencari solusi malah tidak mau datang.

Sindhu terkesan menegaskan dirinya pegawai Pemprov Jatim sehingga bupati tidak berhak memanggilnya.

Bupati sampai harus melayangkan pemanggilan yang kedua, dan menegaskan jika para siswa SMA adalah anak-anak warga Tulungagung.

Sebelumnya, sejumlah orang pernah menggelar unjuk rasa meminta Sindhu dicopot dari jabatannya.

Sindhu juga dikenal sulit dimintai keterangan terkait masalah pendidikan SMA/SMK di Tulungagung. 

Sejumlah wartawan yang menemuinya di bursa kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung tidak bisa mewawancarainya.

Dia malah meminta wartawan yang mau wawancara datang ke kantornya yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Sindhu memindahkan kantornya dari Tulungagung ke Trenggalek, sejak ramai perkara PPDB di Kabupaten Tulungagung tahun 2023.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi dari Kepala Cabdindik Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Sindhu Widyabadra