Bupati Mak Rini Buka Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Kabupaten Blitar

SURYA.CO.ID, BLITAR - Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Selasa (26/3/2024).

Dalam acara itu, juga digelar musyawarah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya (Pena Intan) Kabupaten Blitar 2025 dan rembuk stunting 2024.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Pemprov Jatim, dan diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Blitar.

Dalam sambutannya Bupati Mak Rini mengatakan, forum Musrenbang ini semakin menyempurnakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Kabupaten Blitar.

Pemkab Blitar telah melalui proses panjang, kegiatan ini mulai konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang tingkat kecamatan serta Musyawarah Pena Intan dan sekarang Musrenbang tingkat kabupaten.

"Kami berharap, dalam proses pelaksanaan rangkaian Musrenbang RKPD tahun 2025 ini, mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan inklusif," kata Mak Rini.

Dikatakannya, Musrenbang merupakan instrumen penting untuk menghasilkan RKPD yang tidak lepas dari dokumen RPJMD Kabupaten Blitar, RKPD Provinsi Jatim maupun RKP pusat.

"Forum ini mempunyai arti sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Blitar 2025," ujarnya.

Bupati Mak Rini juga menyampaikan, pembangunan di Kabupaten Blitar merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu, tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Blitar 2025, yaitu 'Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah'.

Tema ini dijabarkan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, dan penguatan manajemen distribusi barang serta penguatan e-Government, dan Pelayanan Publik dan pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup.