Sosok Ubedilah Badrun yang Ancam Buat Parlemen Jalanan Jika Hak Angket Kecurangan Pilpres Tak Ada

Sehari sebelum pendudukan gedung DPR/MPR, ia memimpin rapat strategi gerakan reformasi (Ubedilah menyebutnya gerakan reformasi total untuk menggantikan istilah revolusi) bersama para aktivis FKSMJ dan FKMIJ hingga keputusan pendudukan gedung DPR/MPR itu final.

Kemudian, bersama kelompok gerakan mahasiswa lainnya (FKSMJ dan FORKOT), di pagi buta pada tanggal 18 Mei 1998 ia memimpin ratusan massa HMI MPO demontrasi menduduki gedung DPR/MPR hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Pada tahun 1999 masih aktif memimpin demonstrasi menolak Pemilu 1999, melakukan aksi bubarkan Golkar, dan mengusung dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN). sebuah lembaga transisional yang bertugas memimpin pemerintahan transisi, mengadili Soeharto beserta kroninya, dan mengadakan pemilu untuk memilih pemerintahan definitif.

Gagasan yang muncul pasca jatuhnya Soeharto ini telah memiliki kemenangan moral bahwa mengubah Indonesia memang harus total tidak setengah-setengah, namun gagasan ini kini tertelan waktu seiring terjadinya perubahan politik hasil Pemilu 2004.

Ubed pernah mengajar di Labschool Jakarta (1997-2002) dan pernah menjadi vice principal di Tokyo Indonesian School (SRIT) sambil mendalami budaya dan politik Jepang hingga akhir tahun 2006.

Sepulang dari Jepang, ia kini mengajar di Universitas Negeri Jakarta untuk mata kuliah Sosiologi Politik pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS).

Ubedilah Badrun juga aktif menulis di sejumlah media massa baik lokal maupun nasional.

Selain itu, suami dari Hartini Nara dan ayah dari Qurrota A’yun Nisa (almarhumah), Sana Shabira Turfa, dan Hanna Aisha Adibah ini juga hobi menulis puisi, cerpen, dan berencana menerbitkan sebuah novel.

Pernah Laporkan Gibran dan Kaesang

Ubedilah Badrun pernah melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022.

Ubedilah Badrun melaporkan Gibran dan Kaesang atas dugaan KKN. '

Dijelaskan pria yang akrab disapa Ubed, laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. 

Laporan ini berawal pada 2015, saat itu kata dia ada perusahaan besar berinisial PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Kendati begitu kata Ubed dalam perkembangannya, yakni di Februari 2019 Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan Rp 78 miliar, saat itu kedua putra Jokowi diduga memiliki perusahaan dan bergabung dengan PT SM.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," terang Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (10/1/2022).