Bupati Blitar Mak Rini Berharap Musrenbang Kecamatan Jadi Ajang Serap Aspirasi Warga

SURYA.CO.ID, BLITAR - Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini kembali menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Kamis (29/2/2024).

Kali ini, Bupati Mak Rini mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan dan Musyawarah Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan (Pena Intan) di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

Mak Rini mengatakan, forum Musrenbang dan Musyawarah Pena Intan sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Menurut Bupati, proses perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif dan politis, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas).

"Ini artinya perencanaan pembangunan daerah merupakan hasil dari penyelarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional," katanya.

"Musrenbang kecamatan yang setiap tahun dilaksanakan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan untuk menentukan prioritas pembangunan di setiap desa/kelurahan," lanjut Mak Rini.

Dikatakannya, sebagai salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan Musrenbang bertujuan menyempurnakan RKPD dengan mengintegrasikan aspirasi masyarakat. Dan, tetap memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk mewujudkan Kabupaten Blitar semakin maju dan sejahtera, lanjut Mak Rini, dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sekaligus penyelarasan tema pembangunan Provinsi Jatim. Maka, tema RKPD Kabupaten Blitar pada 2025, yaitu Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah.

Ia menjelaskan, dari tema tersebut dapat dijabarkan lima prioritas pembangunan yakni, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Lalu, meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang dan penguatan e-Government dan pelayanan publik.

"Serta pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup," ujar Mak Rini.

Menurut Mak Rini, pembangunan inklusif harus diawali dari perencanaan yang inklusif pula.

Perlu dipastikan bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

"Melanjutkan pendekatan perencanaan partisipatif yang dilaksanakan pada dua tahun sebelumnya, maka pada 2024 ini musrenbang kembali akan dipadukan dengan Musyawarah Pena Intan," tuturnya.

Hasil musyawarah ini, tambah Mak Rini, baik berupa aspirasi, usulan maupun gagasan menunjukkan komitmen inklusivitas Pemkab Blitar dalam perencanaan pembangunan.

Untuk itu, melalui Musrenbang dan Musyawarah Pena Intan, Bupati mengajak masyarakat berembuk untuk menentukan kegiatan yang menjadi prioritas di kecamatan.

"Kepada perangkat daerah, saya minta agar benar-benar mengawal hasil Musrenbang dan Musyawarah Pena Intan ini dengan seksama, serta mengakomodir usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan ruang lingkup kewenangan," tandas Mak Rini.