Belum Diajukan, Hak Angket Kecurangan Pilpres Mulai Gembos, PPP Anggap Tak Perlu, PKB: Ramai di Luar

Dia mengatakan, keseriusan itu diperlukan PKB untuk menentukan apakah bakal memberikan dukungan mendorong hak angket atau tidak.

Hasanuddin menegaskan bahwa PDI-P dan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak bisa hanya menyatakan ajakan saja, tetapi harus menunjukkan sikap politik nyata di parlemen.

“Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?” katanya.

Saat ini, Hasanuddin mengungkapkan, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah fokus mengumpulkan berbagai bukti soal dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Oleh karena itu, menurut dia, data dugaan kecurangan itu bisa digunakan bersama jika nantinya PDI-P menunjukkan langkah nyata pengajuan hak angket.

“Karena pelanggaran pemilu harus ada buktinya, tidak boleh katanya, katanya dan tidak boleh dari berita media sosial. (Bukti) itu harus jelas menjadi barang bukti yang bisa dibuktikan secara hukum,” ujar Hasanuddin.

Di bagian lain, fraksi PDIP DPR RI belum memberikan tanggapan terkait usulan hak angket yang dicetuskan Ganjar Pranowo. 

Anggota DPR Fraksi PDI-P Djarot Saiful Hidayat mendukung usulan tersebut, namun pernyataan ini hanya pribadi, tidak mewakil Fraksi PDIP DPR RI. 

Adapun sikap Fraksi PDI-P secara keseluruhan untuk menggunakan hak angket, ia serahkan kepada Ketua Fraksi PDI-P DPR, Utut Adianto.

Menurut Djarot, hak angket harus digunakan karena melihat Pemilu 2024 berjalan paling buruk dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

"Bukan hanya persoalan sesama kader (saling mendukung), tetapi memang pemilu kali ini adalah yang terburuk, kecurangannya dimulai hulu sampai hilirnya secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," kata Djarot kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

PKS dan Demokrat Berbeda

Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyambut baik wacana hak angket DPR RI, untuk menyelediki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Aboe, dengan kondisi saat ini, hak angket men jadi cara yang bagus ketimbang penyelesaian dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, di MK ada Anwar Usman, yang notabene-nya adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, dari Prabowo Subianto.