Money Politics Marak di Masa Tenang, Bupati Sidoarjo Belum Klarifikasi Dukungan ke Salah Satu Capres

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Isu tentang money politik atau money politics merebak luar biasa di Sidoarjo pada masa hari tenang menjelang Pemilu 2024. Bukan hanya di satu atau dua wilayah, kabar peredaran uang serangan fajar itu beredar di hampir semua wilayah di Kota Delta.

Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, Senin (12/2/2024). Agung Menyebut, desas-desus dan info tentang peredaran uang sangat kencang di Sidoarjo.

“Dan info yang kami dengar, peredarannya hampir terjadi di semua wilayah Sidoarjo di masa tenang ini,” kata Agung saat berbincang dengan SURYA.

Karena itulah, Agung mengaku terus menggencarkan patroli di berbagai lini. Patroli dilakukan oleh pihak Bawaslu sendiri maupun bersama petugas gabungan dari instansi lainnya.

“Memang sejauh ini belum ada yang terbukti. Baru info dan desas-desus, makanya kita terus bergerak melakukan patroli. Setidaknya untuk menekan ruang gerak peredaran money politics di Sidoarjo,” ungkapnya.

Selain itu, disebutnya juga sampai hari kedua masa tenang ini Bawaslu masih sibuk melakukan penertiban APK (alat peraga kampanye) di berbagai titik. Karena banyak sekali yang belum diturunkan.

Termasuk sejumlah bilboard, baliho, poster, bendera, dan sebagainya. “Kesadaran peserta atau kontestan untuk mencopoti APK di hari tenang minim sekali. Jujur kami sangat menyayangkan itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bawaslu juga baru menerima aduan tentang sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Buduran yang memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Video dukungan itu viral di media sosial, kemudian disampaikan ke Bawaslu oleh sejumlah orang. Tercatat ada 12 orang kades yang ikut dalam aksi dukungan tersebut, semua disebut memang masih aktif.

“Laporan yang kami terima memang demikian. Sekarang kami bersama para pelapor juga sedang melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut,” jawabnya.

Di sisi lain, Bawaslu Sidoarjo juga masih menunggu kedatangan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor untuk dimintai klarifikasi terkait deklarasi kepada pasangan calon presiden beberapa waktu lalu.

Agung menyebut bahwa pihaknya sudah dua kali melayangkan panggilan kepada Gus Muhdlor, panggilan Bupati Muhdlor. Tetapi sampai sekarang, belum ada kepastian kapan Gus Muhdlor datang ke Bawaslu.

“Kami butuh klarifikasi. Tentang acara deklarasi itu, oleh siapa saja dan bagaimana. Kemudian juga terkait izin cuti karena deklarasi itu digelar di hari aktif, dan bupati juga masih berstatus aktif,” ungkapnya. *****