Tonton 'Dirty Vote', Koalisi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Adakan Mimbar Soroti Darurat Demokrasi

SURYA.CO. ID, KOTA KEDIRI - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama dengan PMII Kediri, GMNI Kediri, HMI Kediri dan PPMI Kediri dan koalisi masyarakat sipil Kediri menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Cafe Kios Domisili Sekitar, di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Minggu (11/2/2024).

Pada acara ini semua peserta yang hadir diberi kesempatan menyampaikan uneg-uneg dan kegelisahannya. Sebelum berorasi, kegiatan ini diselingi nonton bareng film Dirty Vote karya Dandy Laksono serta diakhiri dengan pernyataan sikap bersama.

Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk merespons dugaan rekayasa dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka.

"Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor, melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti. Juga menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi," kata Danu.

"Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Tidak ada demokrasi dalam pemilu yang cacat. Tidak ada kebebasan pers jika demokrasinya mati," tambahnya,

Danu menyampaikan, Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Jokowi. "Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki," tuturnya.

Kepemimpinan Jokowi yang anti-demokrasi, tegasnya, telah ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi.

Mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

"Represi dan kriminalisasi terhadap kritik dan pembela HAM telah mempersempit ruang kebebasan sipil. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan. Alih-alih mengakomodir masukan rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana," tuturnya.

Sementara Ketua Umum HMI Cabang Kediri, Wahyu Agus Hariadi mengatakan, kegiatan ini merupakan respons atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk memuluskan dinastinya.

"Kami miris dan prihatin melihat tingkah laku para pejabat yang menunjukkan ketidaknetralannya dalam pemilu 2024. Untuk itu kami mendesak keras para pejabat untuk menunjukkan netralitasnya, serta tidak menggunakan kewenangan dalam pemerintahan untuk membantu salah satu paslom dalam Pemilu 2024," kata Wahyu.

Sedangkan Ketua DPC GMNI Kediri, Moh Abdur Roziqin mengatakan, Jokowi tak sama seperti awal mula muncul, hari ini yang terlihat adalah ambisi besar untuk mencapai tujuan pribadinya.

"Kita tertipu dengan tampilan awal, yang seolah-olah beliau adalah orang baik, namun setelah mendapatkan kekuasaan rentan melakukan manipulasi publik demi kelancaran ambisi dan mencapai tujuannya," tutur Roziqin.

"Dengan begitu saya berpandangan, siapapun yang mendapat kesempatan untuk duduk pada posisi ruang kuasa teramatlah sangat berpotensi menjadi tirani," lanjutnya.

Roziqin juga menyebut, kasus etik Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi jelas-jelas menunjukan bahwa ada upaya konkret dari penguasa untuk memuluskan jalan Gibran untuk maju menjadi Cawapres.