Setelah Mahfud MD Mau Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi Sebut Hak, Timnas Amin: Tak Ada Pengaruhnya

SURYA.CO.ID - Pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang akan mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) pada saat yang tepat, mendapat reaksi sejumlah pihak.  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai rencana mundur tersebut merupakan hak Mahfud MD.

"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Sementara anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengapresiasi rencana Mahfud MD yang hendak mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Menurut Hasanuddin, sikap Mahfud MD itu merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud MD Soal Aparat Bekingi Tambang Ilegal, KSAD Maruli: Belum Lengkap Itu

"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD."

"Patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya, bahkan termasuk presiden sekalipun, untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanya," tutur Hasanuddin, Rabu.

Ia pun berharap sikap Mahfud MD bisa diikuti kontestan pemilihan presiden (pilpres) lainnya.

Diketahui, dua kontestan pilpres masih mengisi kursi jabatan publik sampai saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo; dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan.

"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik, seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," kata Hasanuddin.

"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah sebelumnya menyarankan agar Mahfud MD keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari (kabinet) Pak Jokowi. 'Saya mau menegakkan hukum, tapi saya dihambat oleh Presiden', ngomong gitu dong," tambahnya.

Meski demikian, Fahri menilai sampai saat ini Mahfud masih menikmati menjabat sebagai Menko Polhukam.