Sekjen PBNU Gus Ipul Bicara Pengganti KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara terkait pencopotan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar. Ia menegaskan bahwa pemberhentian ini urusan internal yang telah dibahas sejak lama.

Dan pemberhentian KH Marzuki Mustamar dar kursi Ketua PWNU Jatim ini telah mempertimbangkan banyak hal, termasuk dari banyak usulan dari bawah.

Meski begitu, Gus Ipul -panggilan Saifullah Yusuf- meminta agar semua pihak tidak membesar-besarkan masalah pemberhentian KH Marzuki Mustamar. Karena penggantian ketua dalam organisasi menurutnya adalah sesuatu hal yang biasa.

"Sekali lagi ini urusan internal. Kalau soal ganti mengganti dalam organisasi biasa kan. Jangan dianggap sesuatu yang istimewa. Asalkan pergantiannya sesuai ketentuan. Ini bukan sesuatu yang besar. Dan jangan dibesar-besarkan," kata Gus Ipul saat hadir dalam Jatim Bersholawat yang digelar di Jatim Expo, Kamis (29/12/2023) malam.

Tidak hanya itu, Wali Kota Pasuruan ini juga menjelaskan bahwa pemberhentian KH Marzuki Mustamar bukanlah karena kaitan politik.

Dan pemberhentian semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya. Yaitu pernah terjadi pada Ketua NU Jatim, Ali Maschan Moesa yang diberhentikan sebelum waktunya.

"Dulu Ali Maschan Moesa diberhentikan di tengah jalan ya jalan aja NU. Sama seperti KH Marzuki Mustamar kan itu dimulai usulan juga," tegas Gus Ipul.

"Intinya semua ada prosesnya dan panjang dan ditimbang-timbang. Tidak grusa grusu. Bahkan saya memastikan bahwa kesabaran Rois aam dan yang lain-lain itu luar biasa," ucap mantan Wakil Gubernur Jatim ini.

Untuk itu, Gus Ipul meminta semua pihak untuk tidak mempermasalahkan hal ini dengan besar-besaran. Justru ia meminta semua pihak untuk membuat suasana menjadi kondusif.

Sementara itu, terkait pengganti KH Marzuki Mustamar nantinya, Gus Ipul menyampaikan itu menunggu hasil pleno syuriah dan Tanfidziah PWNU Jatim.

"Yang harus mengganti itu adalah pleno Syuriah dan Tanfidziah PWNU Jatim. Kalau tidak dilaksanakan akan diambil alih PBNU. Batas waktu dua Minggu setelah surat pemberhentian keluar," pungkasnya.