Pemkab Jember Juara 1 Kategori Pembangunan Jalan se-Indonesia

SURYA.CO.ID, JEMBER– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember juara 1 Kategori pembangunan jalan se-Indonesia, yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.

Piagam penghargaan Pemenang Lomba Hari Jalan 2023 tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Jember Hendy Siswanto di Auditorium Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Nomor 20, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember Rahman Anda mengatakan, apresiasi ini datang dari penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang kebinamargaan untuk penyelenggaraan jalan tahun 2023.

"Ada sejumlah indikator penilaian. Mulai kondisi pengembangan wilayah pada sektor infrastruktur kebinamargaan di daerah terkait dengan panjang jalan, jumlah penduduk, dan luas wilayah, kondisi kemantapan jalan di daerah (dalam kondisi baik, Red), hingga harga kontruksi/kebijakan anggaran daerah dalam penyelenggaraan jalan,"ujarnya, Kamis (21/12/2023).

Menurutnya, kemantapan jalan di Kabupaten Jember tahun 2022 masih 60 persen. Namun, pada 2023 berubah jadi 90 persen.

“Kemantapan jalan awalnya 60 persen, tahun ini sudah mencapai 90 persen,” tutur Rahman.

Rahman mengatakan terdapat enam kabupaten di Indonesia masuk nominasi dari Kementerian PUPR RI. Bahkan saat itu, Jember berhasil masuk tiga besar.

“Pada tingkat Kabupaten, Jember nomor satu, sementara pada posisi kedua dan ketiga, ada Kabupaten Gowa dan Kabupaten Padang Lawas Utara," katanya.

Dia mengakui sejak 2021 Bupati Hendy memang memprioritaskan program pembangunan jalan. Rahman mengungkapkan, hingga setengah triliun lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digelontorkan untuk infrastruktur ini.

"Bupati Jember getol melakukan pembangunan jalan di Kabupaten Jember sejak 2021. Baik proyek pembangunan tahun tunggal hingga multiyear. Tercatat, sudah ada sekitar 1.200 kilometer jalan yang sudah diaspal di Jember hingga saat ini," ucapnya.

Rahman mengatakan, yang diperlukan dievaluasi kebijakan untuk keberlangsungan jalan ini adalah, diperlukan tim reaksi cepat untuk perawatan aspal.

“Termasuk bagaimana ketersediaan unit reaksi cepat, unit terbarukan, hingga informasi pelayanan publik seperti sarana informasi pengaduan masyarakat, dan lain-lain,” paparnya.