Berita Kediri

Menpan RB Azwar Anas Resmikan Mal Pelayanan Publik Kota Kediri

Peresmian dilakukan bersamaan dengan peresmian 12 mal pelayanan publik dari daerah lain di Jakarta.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Titis Jati Permata
Foto Istimewa Humas Pemkot Kediri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas secara simbolis telah meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kediri, Selasa (26/9/2023). 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas secara simbolis telah meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kediri, Selasa (26/9/2023).

Peresmian dilakukan bersamaan dengan peresmian 12 mal pelayanan publik dari daerah lain di Jakarta.

Keberadaan MPP ini diharapkan tidak hanya sebatas gedung yang bagus, namun dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat.

Kementerian PANRB akan melakukan monitoring jumlah kunjungan di MPP sekaligus untuk memastikan fungsi MPP telah berjalan dengan baik.

"Ada 12 Mal Pelayanan Publik yang diresmikan. Tetapi bukan sekadar peresmian, karena ini bukan barang mati tapi barang hidup. Kalau tidak dikontrol, MPP ini akan sepi, ceremony-nya dapat tapi fungsi target Mal Pelayanan Publik tidak tercapai," ujarnya.

Pada peresmian 12 MPP se-Indonesia ini, dilakukan bersama dengan masing-masing kepala daerah termasuk Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga hadir secara langsung.

Apresiasi turut diberikan oleh Menpan RB atas hadirnya Mal Pelayanan Publik ini.

Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan, MPP wujud kerjasama dan kolaborasi dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Tak hanya layanan Pemkot Kediri saja namun juga ada layanan dari instansi lain.

Wali Kota Kediri berpesan kepada unit layanan publik di MPP memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Apa yang dibutuhkan masyarakat harus bisa diselesaikan di MPP," jelasnya.

Sejak dibuka MPP Kota Kediri mulai tanggal 7-22 September 2023 telah melayani 730 pemohon.

Dengan rincian, Dispendukcapil 257 pemohon, BPPKAD 12 pemohon, Bank Jatim 39 pemohon, Samsat 75 pemohon, Kantor Imigrasi 58 pemohon DPM PTSP 206 pemohon, ATR/BPN 13 pemohon, DPU-PR 24 pemohon, Kemenag 9 pemohon dan layanan infomasi 37 pemohon.

Dengan peresmian 12 MPP, saat ini jumlah MPP di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 152 MPP.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved