Danai Pilkada 2024, Pemkab Tulungagung Hibahkan Rp 53 Miliar untuk KPU dan Rp 14 Miliar ke Bawaslu

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung dan Pemkab Tulungagung akhirnya mencapai kata sepakat terkait dana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Pemkab Tulungagung setuju untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 53,478 miliar melalui mekanisme hibah.

Kesepakatan pendanaan ini, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Kebutuhan Anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024, Kamis (14/9/2023).

Berita acara ditandatangani Ketua KPU Tulungagung, Susanah dan Sekda Kabupaten Tulungagung selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sukaji.

Menurut Susanah, angka ini sudah final dan diputuskan lewat proses pembahasan yang panjang.

“Angka ini win-win solution untuk semua pihak. Kami berupaya mencukupkan kegiatan dengan anggaran ini,” ujar Susanah.

Menurutnya, KPU Tulungagung awalnya mengusulkan Rp 62,8 miliar untuk Pilkada 2024.

Saat itu, masih ada komponen penanganan Covid-19 di dalam anggaran itu.

Setelah Covid-19 dinyatakan tidak ada, maka ada pengurangan besaran usulan anggaran menjadi Rp 57 miliar.

Kemudian dilakukan upaya efisiensi dan rasionalisasi, hingga ketemu angka Rp 53,478 miliar.

Angka ini meningkat, dibanding anggaran Pilkada 2019, yang saat itu dialokasikan Rp 37,8 miliar.

Namun dari total anggaran itu, Rp 30,4 miliar di antaranya langsung dianggarkan untuk honor badan adhoc di bawah KPU Tulungagung.

“Jadi selama pembahasan, angka Rp 30,4 miliar untuk honor badan adhoc ini tidak bisa diubah. Sisanya baru untuk pembiayaan kebutuhan Pilkada,” sambung Susanah.

Badan adhoc di bawah KPU Kabupaten, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS-TPS.

Selain itu, honor anggota Satlinmas yang berjaga dua orang per TPS juga ditanggung oleh KPU.

Diakui Susanah, anggaran ini tergolong kecil, sehingga pihaknya akan melakukan sejumlah efisiensi.

“Yang mungkin ditekan adalah volume kegiatan. Misalnya sosialisasi yang seharusnya 4-5 kali, jadi 2-3 kali saja,” ungkapnya.

Berita Acara ini, nantinya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pencairan pertama dilakukan 14 hari setelah NPHD ditandatangani.

Pencairan pertama ini, diharapkan dilakukan satu bulan sebelum tahapan dimulai, sekitar Oktober 2023.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bambang Triono, Pemkab juga menyetujui dana hibah untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung sebesar Rp 14,002 miliar.

“Jadi untuk kedua lembaga ini, Pemkab Tulungagung sepakat menganggarkan sekitar Rp 67,5 miliar,” papar Bambang, mewakili Sekda Kabupaten Tulungagung, Sukaji.

Lanjutnya, penandatanganan NPHD diperkirakan Oktober atau November, setelah persetujuan Gubernur soal Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023.

Untuk pencairan pertama di tahun 2023, KPU akan menerima Rp 8 miliar dan Bawaslu menerima Rp 2 miliar.

Sisa anggaran akan dicairkan dalam sekali pembayaran di tahun 2024.

“Pencairan tahap dua siap kapan pun, selama administrasi dicukupi KPU dan Bawaslu di tahun 2024,” sambung Bambang.

Lebih jauh Bambang mengatakan, Sekda akan pensiun pada Februari 2024.

Karena itu, pihaknya berharap KPU dan Bawaslu menyelesaikan pelaporan administrasi sebelum Februari.

Dengan begitu proses pencairan bisa lekas dilakukan sebelum Sekda pensiun.