Dukungan TP2DD di Jatim, BI Dorong Akselerasi KKI dan QRIS

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada Mei 2023 lalu, Kartu Kredit Indonesia (KKI) terus dikenalkan di berbagai daerah.

Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), akselerasi KKI dengan pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus dilakukan, khususnya untuk mewadahi kebutuhan akses pembayaran secara digital antarpemerintah daerah.

"Terutama KKI ini kami bidik ke segmen pemerintah dalam rangka akselerasi ekonomi keuangan digital," kata Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia, saat sarasehan bertema KKI dan QRIS Lewat Dukungan TP2DD untuk Akselerasi Digitalisasi Daerah, yang digelar di ballroom Hotel Sheraton, Surabaya, Senin (28/8/2023).

TP2DD adalah Forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.

Akselerasi juga menyikapi pergeseran metode pembayaran, saat penggunaan transaksi secara digital lebih diminati ketimbang cara-cara konvensional atau dengan uang tunai, seperti melalui QRIS.

Total transaksi QRIS sampai Juli 2023 secara nasional mencapai 1,7 miliar transaksi dengan total nilai Rp 5.017,4 triliun.

"Ke depan kami terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan, terutama dengan QRIS," ujar Filianingsih.

Pihaknya juga optimistis percepatan tersebut bisa berjalan dengan TP2DD, yang saat ini sudah ada di 542 pemerintah daerah di Indonesia dan 119 diantaranya berada di Pulau Jawa.

Filianingsih menyebut jumlah transaksi dengan QRIS mencapai 99,2 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 100 persen.

Sedangkan, penyediaan kanal digital Balinusra sudah ada 44 pemerintah daerah sudah mencapai 47,7 persen, dengan rincian QRIS 75,0 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 61,4 persen.

"Untuk itu perlunya QRIS maupun BI Fast dalam transaksi non tunai memudahkan transaksi sistem digital keuangan antar daerah," tambahnya.

Sementara, realisasi Pendapatan Antar Daerah dari pemerintah daerah ditahap digital rata-rata mengalami pertumbuhan signifikan.

"PAD yang dilakukan secara digital oleh Pemda melesat tumbuh 41 persen," lanjut Filianingsih.

Dalam kesempatan itu, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono yang mengatakan, bila pihaknya juga ikut mendorong 29 kota/kabupaten di Jawa Timur untuk segera membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait implementasi penggunaan KKI yang diluncurkan pemerintah Indonesia tersebut.

"Saat ini dari 38 kota/kabupaten dan satu Provinsi Jatim, baru ada 10 pemda yang telah memiliki Perkada terkait KKI. Sebanyak 22 pemda lainnya sedang menyusun Perkada, dan 7 pemda belum menyusun Perkada," ungkap Adhi.

Adapun 10 daerah yang telah menerbitkan Perkada di antaranya Pemprov Jatim, Mojokerto, Surabaya, Gresik, Lamongan, Banyuwangi, Madiun, Nganjuk, Ngawi dan Probolinggo.