Lelang 4 Jabatan Harus Selesai Sebelum Purnatugas Bupati Nganjuk, Didahului Mutasi Besar-Besaran

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Proses lelang empat posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Pemkab Nganjuk diharapkan selesai pertengahan bulan September 2023 mendatang. Dengan demikian, empat pimpinan tinggi pratama baru dapat dilantik oleh Bupati Nganjuk sekitar tanggal 20 September 2023 atau sebelum jabatan bupati habis pada tanggal 24 September 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan mengatakan, pihaknya optimistis proses lelang jabatan tersebut bisa selesai sesuai target. Hal itu bila melihat antusiasme peserta lelang jabatan yang digelar Pemkab Nganjuk dengan pendaftaran dibuka 2 - 16 Agustus 2023.

"Kami lihat setiap posisi jabatan yang dilelang sudah ada pesertanya, dan itu menunjukkan peminat lelang jabatan tersebut cukup besar," kata Nur Solekan, Minggu (13/8/2023).

Dikatakan Nur Solekan, sudah cukup banyak pejabat yang telah meminta izin kepada Bupati Nganjuk untuk mengikui lelang JPTP tersebut. Dan umumnya semua pejabat diizinkan asalkan bisa memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan tim Pansel.

"Yang pasti, sekarang ini untuk lelang jabatan masih dalam tahapan proses pendaftaran hingga 16 Agustus, jadi kita tunggu saja siapa saja dan berapa jumlah peserta lelang jabatan kali ini," ujar Nur Solekan.

Lebih lanjut dijelaskan Nur Solekan, dalam lelang JPTP Pemkab Nganjuk kali ini ada empat posisi yang bisa diperebutkan oleh peserta. Yakni untuk posisi jabatan Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk.

Kemudian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nganjuk; Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, diungkapkan Nur Solekan, dalam waktu dekat ini direncanakan ada mutasi besar-besaran di Pemkab Nganjuk. Terutama untuk eseleon III dan IV yaitu Kepala Dinas, Camat, Kelurahan. Mutasi yang telah diwarning langsung Bupati Nganjuk.

"Kebanyakan, mutasi tersebut untuk mengisi jabatan-jabatan yang belum terisi setelah ditinggal pensiun atau lainnya. Dan diharapkan nantinya ketika kepala daerah masa baktinya habis maka semua posisi jabatan terisi semua sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dipertahankan maksimal," tutur Nur Solekan. *****