Penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB, Pangkas Pendapatan Pemprov Jatim Rp 500 Miliar

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dipastikan akan kehilangan pos pendapatan sebesar Rp 500 miliar mulai tahun 2024 mendatang.

Hal ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 dan pajak progresif kendaraan.

Untuk itu, Pemprov Jatim kini sedang merumuskan untuk bisa meningkatkan potensi pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) agar bisa menambal kehilangan pendapatan dari sektor tersebut di atas.

Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, bahwa potensi hilangnya pendapatan itu harus diterima dan dijalankan sebagaimana amanah undang-undang.

Dan di kondisi ini, pemda memang dituntut untuk kreatif dan membuat terobosan-terobosan agar PAD di sektor lain bisa meningkat.

“Tahun 2024 atau 2025 pendapatan kita akan terkoreksi. Yang mana potensi pendapatan dari sektor pajak akan terkurangi dari penghapusan pajak progresif dan bea balik nama. Ada potensi kehilangan sebesar Rp 500 miliar,” kata Adhy, Jumat (7/7/2023).

Sebagai langkah antisipatif menambah PAD, di tahun ini, Pemprov Jatim mulai melakukan revitalisasi untuk BUMD di bawah pemprov yang sudah disuntik dengan penyertaan modal dari APBD Jatim. Pemprov Jatim menggenjot pendapatan lebih dari BUMD yang khususnya di luar sektor perbankan.

“Sebab kalau Bank Jatim dan Bank UMKM relatif sudah sehat, nah yang di luar perbankan ini kami terus upayakan agar bisa lebih meningkatkan pendapatannya,” tegasnya.

Dikatakan Adhy, dalam melakukan revitalisasi memang treatment untuk masing-masing BUMD berbeda-beda. Ada yang kurang perform karena keterbatasan modal, lalu ada juga yang memang skema KPBU, sehingga belum mencapai target. Lalu juga ada BUMD yang memang kurang baik managemennya.

“Seperti BUMD yang digenjot dan harus digarap lebih adalah seperti PWU dan JGU, juga SIER dan Askrida. Ada dari mereka yang memang harus di top up modal karena ada ancaman delusi,” tegasnya.

Sedangkan untuk yang managemennya kurang baik, dikatakan Adhy, pihaknya sejak akhir tahun 2022 telah melakukan rekrutmen direksi di seluruh BUMD yang lowong posisinya. Juga sudah dilakukan managemen dan peningkatan kapasitas SDM. Dan di tahun 2023 hingga 2024 nanti, dipastikan Adhy bahwa terobosan yang telah dirancang akan segera diluncurkan ke publik.

“Seperti ada di perusahaan di BUMD kita yang dikoneksikan dengan Jakarta sebagai distributor bahan pangan. Nanti selain memang untuk bisnis, juga untuk dalam rangka pengendalian pangan,” kata Adhy.

Selain itu, juga ada proyek di mana perusahaan besar menyerap air dari perusahaan daerah pemprov, yang mana proyeknya akan berjalan mulai tahun 2024. Hal itu dikatakan Adhy akan mendongkrak pendapatan dari BUMD.

Revitasliasi BUMD dalam rangka meningkatkan pendapatan PAD Pemprov Jatim ini, digadang bisa menghasilkan Rp 430 miliar hingga Rp 500 miliar. Adhy optimis upaya ini akan bisa menambal kehilangan potensi pendapatan dari sektor pajak.

“Selain itu, masih dalam upaya meningkatkan pendapatan, kami juga sedang mendorong agar UPT kita di beberapa OPD seperti Dinas Kelautan maupun Dinas Perkebunan dan lain-lain makin masif menghasilkan PAD,” tegasnya.