Bentuk Pansus Raperda LP2B, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto: Menyangkut Hidup dan Hajat Petani

SURYA.co.id, PONOROGO - DPRD Ponorogo kembali menggelar paripurna perihal rancangan peraturan daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Senin (19/6/2023) kemarin. 

Dalam paripurna ini agendanya adalah pandangan eksekutif yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus).

“Ada delapan fraksi di DPRD Ponorogo yangmenyetujui pembahasan tingkat lanjut. Dibentuk dan dibahas pansus,” ujar Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, Selasa (20/6/2023) kepada Tribunjatim.com (grup SURYA.co.id).

Dia mengaku wakil rakyat memang sengaja melakukan pembahasan lebih lanjut lantaran tidak ingin ada persoalan di belakang jika langsung disetujui.

“Karena dipansuskan kami tidak pengen setuju raperda ada persoalan di belakang. Kehidupan dan hajat petani luar biasa,” kata politikus Partai NasDem ini.

Dia menjelskan bahwa Raperda LP2B ini materinya adalah lahan sawah yang dilindungi, sehingga pihak legislatif akan mengupas tuntas beberapa hari ke depan dengan Pansus.

Ketika ditanya apakah khawatir tergerus investasi? Dia mengklaim bahwa tidak lagi khawatir akan tetapi sudah terjadi.

Menurutnya hingga saat ini di banyak lahan produktif beralih fungsi.

“Pemkab Ponorogo terlambat dibanding kabupaten dan kota yang lain di Ponorogo. Kami akan selesaikan segera dan mengejar ketertinggalan,” tegasnya.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menerangkan Raperda ini harus benar-benar dibahas, sehingga nantinya menjadi Perda berkualitas untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan alih fungsi pertanian dan melindungi lahan pertanian produktif," pungkas Kang Giri-sapaan akrab—Sugiri Sancoko.