Semua Kab/Kota Jatim Raih Opini WTP, Gubernur Khofifah Minta Pemda Segera Tindaklanjuti Rekom BPK

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2022 seluruh kabupaten/kota di Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati walikota segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Terutama setelah BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 38 Kabupaten/Kota atau seluruh daerah se-Jatim tak terkecuali.

"Ini hal yang patut kita syukuri dan pasti seluruh Bupati/ Walikota sudah marem. Semuanya WTP tanpa terkecuali. Tapi yang harus diingat, jangan lupa tindak lanjut dari rekomendasi BPK," imbaunya, Jumat (26/5/2023). 

Imbauan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK ini penting karena ada sejumlah daerah yang tingkat tindaklanjut dari rekomendasi BPK masih di bawah 80 persen. 

"Karena ada yang di trimester kedua Tahun 2022 prosentase tindak lanjutnya masih dibawah 90 persen, ada juga yang sudah lebih dari 95 % . Intinya mari kita maksimalkan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK," kata Khofifah. 

Sementra itu, sebelumnya Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan bahwa kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD merupakan political appointee dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 23. 

"Diberikanlah laporan hasil keuangan kepada dua mandatory rakyat. Kepada bupati diharapkan bisa menjadi evaluator dalam menjalankan rencana program. Sedang, untuk Ketua DPRD untuk  fungsi pengawasan. Agar dalam menjalankan kegiatannya, Bupati/ Walikota bisa terpantau dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan," jelasnya

Kepada BPK pihaknya juga berpesan agar tidak menjadi gudang temuan.

Tapi, kepada seluruh Ka. Sub Oditorat  harus bisa menemukan solusi kepada Bupati/Walikota dan DPRD.

Tunjukan cara menindak lanjuti masalah atau temuan-temuan di daerah.

Di akhir, dirinya menyampaikan bahwa LHP tahun ini adalah hal yang sangat sensitif.

Tindak Lanjut dalam temuan yang ada unsur pidana mohon untuk segera diselesaikan.

"Kami tidak ingin mengkriminalisasi temuan. Kami tidak akan sembarangan memberikan LHP, jadi mohon Kepala Daerah LHP ini sangat sensitif dan siapapun akan melihat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Prov Jatim Karyadi menyampaikan bahwa rasa terima kasihnya atas kehadiran seluruh undangan.