Tolak Tanahnya Masuk HPL Pelindo, Ratusan Warga Gresik Ancam Lapor Ke Bupati dan BPN

SURYA.CO.ID, GRESIK - Ratusan warga Gresik yang tinggal di sekitar Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Gresik, Jalan RE Martadinata, Kecamatan Gresik berunjuk rasa ke Pelindo Gresik. Aksi itu dilakukan untuk menolak penandatanganan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah Pelindo, Kamis (25/5/2023).

Unjuk rasa tersebut diwarnai pembentangan beberapa poster berbagai tuntunan. Di antaranya tulisan poster tersebut antara lain Bp Jokowi : Presiden RI, 'Tanah urukan Masyarakat Untuk Masyarakat ' Lumpur, 22 April 2022, dan Ojok Macem-macem.

Poster yang lain bertuliskan, 'Warga ingin HPL Pelindo tidak terbit di atas hunian kami, Warga ingin SHGB murni tanpa adanya HPL'. Dan 'Kita Warga Indonesia bukan warga Pelindo'.

Massa dari Kelurahan Lumpur dan Kemuteran Kecamatan Gresik itu bergerombol di depan pagar Pelindo Cabang Gresik. Mereka ditemui jajaran Muspika Gresik, Camat Gresik, Arip Wicaksono dan Deputi Manager Property dan Rupa Usaha Pelindo Jawa Timur, Arya Pradana Putra.

Koordinator unjuk rasa, Achmad Fashollin mengatakan, warga di sekitar Pelindo Cabang Gresik menolak penandatanganan HPL atas nama Pelindo. Tetapi warga meminta Hak Guna Bangunan (HGB) murni.

"Kita sudah sejak tahun 1969 atau selama 54 tahun menempati lahan tersebut. Awalnya, dulu orangtua kita yang menguruk lahan tersebut. Kita sudah sampaikan keberatan dan menolak HPL Pelindo," kata Fashollin.

Dari munculnya dugaan HPL Pelindo tersebut, warga akan melaporkan ke Bupati Gresik dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gresik. "Kita akan sampaikan penolakan ke Bupati Gresik dan BPN atas munculnya tanah warga akan dijadikan HPL Pelindo," tegasnya.

Sementara, Camat Gresik Arip Wicaksono tidak berani memberikan keterangan. "Saya tidak memberikan keterangan. Intinya, akan sampaikan masalah ini ke Pak Bupati," sergah Arip.

Begitu juga dengan Deputi Manager Property dan Rupa Usaha Pelindo Jawa Timur, Arya Pradana Putra enggan memberikan keterangan. Alasannya ia belum koordinasi dengan pimpinan. "Belum bisa memberikan penjelasan, saya harus koordinasi dengan pemimpin," tegas Arya.

Ratusan warga akhirnya membubarkan diri setelah dinyatakan tidak ada rapat mediasi oleh Camat Gresik Arip Wicaksono. ******