BPK Jatim Serahkan LHP-LKPD Tahun 2022 kepada 37 Pemda se-Jatim, Semuanya Raih Opini WTP

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kamis (25/5/2023) sore.

Seluruh Bupati Wali Kota dan juga Ketua DPRD Se Jawa Timur datang langsung ke Kantor BPK Jawa Timur di kawasan Juanda Sidoarjo untuk menerima LHP tersebut oleh Kepala BPK Jawa Timur Karyadi. 

Total ada 37 kabupaten kota yang diserahkan LHP nya oleh Kepala BPK.

Sedangkan satu daerah yaitu Kota Madiun telah lebih dulu diserahkan pada 17 Maret 2023 lalu.

Seluruh kabupaten kota tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

“Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, semua mendapatkan opini WTP, termasuk Jember telah berhasil meraih WTP setelah sebelumnya opini atas LKPD tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian,” kata Karyadi.

Dikatakannya, meski seluruhnya mendapatkan WTP, hampir setiap entitas memiliki salah dalam penganggaran.

Padahal seharusnya kesalahan penganggaran tidak terjadi jika DPRD maupun kepala daerah memeriksa laporan keuangan dengan benar dan rigid. 

“Dalam hal administasi ada saja pos-pos penganggaran yang kurang tepat. Maka tolonglah bupati walikota dipelototilah sekdanya. DPRd tolonglah otu dibahas. Kalau perlu hire tenaga ahli untuk mencermati,” tegasnya.

Ia mencontohkan masalah pendapatan, dimana ada pos transfer dan dari PAD.

Terkhusus masalah PAD, banyak daerah yang dinilai asal dalam mematok target pendpatan.

Misalnya pajak restoran, reklame, dan lain-lain, menurutnya masih banyak yang belum memaksimalkan dengan kondisi riil di lapangan. 

“Ada yang sudah habis izinnya ya harus dicek. Beberapa masih susah untuk update data. Ketika Satpol PP nya semangat tapi Dispendanya kurang. Padahal uangnya masuk ke kasda,” tegasnya.

Begitu juga masalah belanja daerah, masalah yang masih klasik terjadi adalah proyek pembangunan fisik maupun non fisik.