Bakesbangpol Kota Blitar Petakan Wilayah Rawan Konflik Sosial Menjelang Pemilu 2024

SURYA.CO.ID, BLITAR - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar memetakan kerawanan konflik sosial menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Pemetaan kerawanan konflik sosial itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bakesbangpol, Kamis (25/5/2023).

"Kami mencoba membuat peta rawan konflik di Kota Blitar, dengan melibatkan seluruh komponen baik dari Pemda, TNI dan Polri," kata Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo.

Toto mengatakan, Bakesbangpol mencoba memetakan potensi kerawanan konflik sosial, ekonomi, keamanan dan politik di tiap kelurahan.

Misalnya, soal potensi kerawanan keamanan hampir terjadi di tiga kecamatan di Kota Blitar. Banyaknya tempat kos di tiga kecamatan dapat menimbulkan potensi kerawanan keamanan.

Untuk itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi perizinan usaha tempat kos serta tata tertib keamanan bagi penghuni tempat kos.

Dikatakannya, untuk potensi kerawanan konflik ekonomi berada di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kepanjenkidul.

Ada beberapa industri dengan jumlah pekerja banyak di dua kecamatan tersebut.

"Potensi kerawanan konflik ekonomi lain, yaitu, soal penataan PKL," ujarnya.

Sedang potensi kerawanan politik, kata Toto, menyeluruh di wilayah Kota Blitar. Potensi kerawanan politik dipetakan sesuai dengan tahapan Pemilu 2024.

"Pemetaan potensi kerawanan politik dilakukan sesuai dengan tahapan Pemilu. Hampir semua wilayah ada potensi kerawanan politik," katanya.

Menurutnya, Baksebangpol juga sedang membangun aplikasi Layanan dan Database Baksebangpol atau E-Landa.

Aplikasi E-Landa diharapkan menjadi sistem informasi layanan dan konflik sosial di Kota Blitar.

"Lewat aplikasi ini, kami punya jalur untuk menginformasikan keamanan di wilayah masing-masing. Di aplikasi ini kami bangunan data base informasi Bakesbangpol. Kami update terus kondisi keamanan Kota Blitar lewat aplikasi," tandas Toto.