Bupati Ahmad Muhdlor : Terus Benahi Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus dibenahi agar semakin baik.

Tercatat di tahun 2021 Sidoarjo mendapat nilai 76 atau masuk kategori nilai kuning dari Ombudsman RI.

Di tahun 2022 naik menjadi 84,46 atau masuk kategori nilai hijau.

Dengan terus melakukan perbaikan, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor optimistis Kabupaten Sidoarjo akan meraih predikat opini pengawasan pelayanan publik (OPPP) dengan nilai 88 atau nilai hijau A sangat tinggi dari Ombudsman RI pada 2024 mendatang.

"Karena saat ini kita terus berbenah khususnya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat," kat Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor di sela acara kunjungan Ombudsman RI di Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat (19/5/2023).

Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Ombudsman bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya kepada masyarakat.

"Hal ini bukan soal nilai saja yang kita kejar, tetapi yang terpenting substansi masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk di dalammya masalah respon time (kecepatan waktu) serta indeks kepuasaan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Jemsly Hutabarat Perwakilan Ombudsman RI dalam kunjungannya ke Sidoarjo, memaparkan ada emoat indikator penilaian.

Pertama kepatuhan, kedua penilaian mal administrasi masyarakat pengguna, ketiga kompetensi frontliner dan back office, dan keempat pengaduan publik.

“Pada penilaian ini, kami akan memberikan semacam raport. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan rapot penilaiannya, nanti bisa dilihat, mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki, dan sebagainya,” tambah Jemsly.

Dalam penilaian ini, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat.

Di antaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan, dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Termasuk bagaimana pengaduan-pengaduan mereka diproses.

Rahmat Muhajirin, anggota DPR RI di kesempatan yang sama juga berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten/kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakatnya.

Meskipun dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta ombudsman bekerja efektif dan efisien.

"Saya minta agar ombudsman melalukam trobosan-trobosan yang mampu meningkatkan layanan publik yang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sejauh ini, elite politik kita belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA