DPRD Jatim Sampaikan Rekomendasi LKPJ Gubernur 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - DPRD Jatim menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022.

Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (17/5/2023), dan dihadiri langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Terdapat dua agenda rapat paripurna tentang LKPJ Gubernur tersebut. Pertama, pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2022.

Kemudian berlanjut pada pengambilan keputusan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2022.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

Untuk diketahui, dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan.

Pansus Pembahas LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara maraton melakukan pembahasan. Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintah.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Putri Lestari dalam pandangan akhir fraksinya menyampaikan sejumlah hal serta rekomendasi langkah prioritas kepada Pemprov Jatim. Rekomendasi itu dibagi menjadi tiga bagian, yakni implementasi visi gubernur dalam kinerja Pemprov Jatim.

Lalu indikator kinerja utama serta tentang belanja dan pendapatan.

"Fraksi PDI Perjuangan memandang kebijakan yang terstruktur, sistemik dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik adalah sangat penting," kata HPL, sapaan akrab politisi perempuan tersebut.

Dalam ulasannya, salah satunya adalah soal pertumbuhan ekonomi. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Pemprov Jatim mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan terukur agar kinerja investasi yang berorientasi pada padat karya dan kinerja ekspor, kontribusinya dapat meningkat.

Sehingga diharapkan ada terobosan baru, misalnya peningkatan investasi terutama yang memberikan peluang lapangan kerja lebih besar sembari membuka investasi padat modal berbasis teknologi mutakhir. Lalu, memastikan peningkatan kemudahan berusaha terutama di sektor perizinan.

Lebih jauh, anggota Komisi E DPRD Jatim itu menyebut, pihaknya meyakini bahwa setiap janji politik haruslah ditunaikan dan setiap tujuan yang baik haruslah dicapai dengan cara yang baik pula.

"Apa yang direncanakan harus bisa diukur agar bisa dikelola untuk kemudian dicapai. Bahkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif pun dibutuhkan kesepahaman definisi di antara para pemangku," tandasnya.