Pemilu 2024

Empat Parpol di Tulungagung Tidak Bisa Memenuhi 100 Persen Kuota Bacaleg untuk Pemilu 2024

Terkait langkah Perindo yang akan mengadu ke Bawaslu akibat gagalnya pendaftaran bacalegnya, KPU Tulungagung mengaku siap melayani.

Penulis: David Yohanes | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/David Yohanes
Koordinator Teknis Penyelenggara KPU Tulungagung, Muchammad Arif. 

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - DPD Partai Perindo Tulungagung ancang-ancang ambil langkah sengketa ke Bawaslu, terkait tidak diterimanya pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) mereka ke KPU Tulungagung.

Perindo menjadi satu-satunya partai politik (Parpol) yang gagal mendaftarkan bacalegnya di Kabupaten Tulungagung.

KPU Tulungagung beralasan, hingga batas waktu Minggu (14/5/2023), pukul 23.59 WIB, berkas pendaftaran Partai Perindo belum lengkap.

Terkait langkah Perindo yang akan mengadu ke Bawaslu, KPU Tulungagung melalui Koordinator Teknis Penyelenggara, Muchammad Arif, mengaku siap melayani.

“Tergantung sikap Partai Perindo bagaimana, kami siap untuk menghadapi,” ujar Arif, Senin (15/5/2023).

Menurutnya, KPU Tulungagung hanya menjalankan tugas untuk menerima pendaftaran bacaleg pada 1-14 Mei 2023.

Sesuai Peraturan KPU RI nomor 19/PL.01.4-PU/05/2023, pendaftaran terakhir dilakukan pada pukul 23.59 WIB.

Hingga batas waktu yang ditetapkan itu, Partai Perindo gagal melengkapi berkas pendaftaran sehingga pendaftarannya tidak bisa diterima.

“Kami hanya menjalankan ketentuan, selebihnya sudah di luar kewenangan KPU Tulungagung,” tegas Arif.

Di luar masalah dengan Perindo, Arif mengungkapkan, ada 4 parpol yang mendaftarkan bacaleg kurang dari 50 orang, sesuai jatah kursi DPRD Tulungagung.

Empat parpol itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Gelora dan Partai Garuda.

Selanjutya, KPU Tulungagung melakukan verifikasi setiap kelengkapan berkas pendaftaran bacaleg.

“Kalau ada yang kurang lengkap akan kami sampaikan ke parpol untuk diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, maka bacaleg bisa saja pendaftarannya gagal,” ungkap Arif.

Bacaleg yang tidak memenuhi syarat, lanjutnya, bisa diganti oleh parpol terkait.

Jika parpol pengusung tidak mengganti dengan bacaleg yang lain, maka bacaleg yang tidak memenuhi syarat itu akan dicoret.

Konsekuensinya, bacaleg dari parpol pengusung akan berkurang, tidak lagi 100 persen.

“Jadi sangat mungkin jumlah caleg yang ditetapkan nanti berkurang, karena ada yang tidak memenuhi berkas pendaftaran,” pungkas Arif.

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved