Buka Pelatihan PKA di BPSDM Jatim, Khofifah Tegaskan Reformasi Birokrasi Akan Berdampak di 4 Aspek

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Sebanyak 80 ASN menjadi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) IV dan IV Tahun 2023 di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (5/5/2023). Yang menarik, 11 orang di antaranya adalah ASN dari calon Ibu Kota Negara, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang hadir khusus untuk membuka PKA tersebut memberikan sejumlah pesan penting khususnya terkait implementasi reformasi birokrasi berdampak.

“Pada penghargaan SPBE lalu, oleh Menteri PANRB, Jatim meraih Digital Goverment Award 2023. Namun, diberikannya penghargaan tersebut bukan sekedar bagaimana digitalisasi berperan dengan baik, melainkan juga pada dampaknya lewat 4 aspek strategis” jelas Khofifah.

Empat aspek itu adalah, pertama terkait Reformasi Birokrasi yang berdampak signifikan pada Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini, tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya. Termasuk didalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu ia mendorong ASN peserta PKA untuk menerapkan di daerahnya masing-masing kelak. Berikutnya terkait Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi, di mana pada RB ini memperkuat penerapan Omnibus Law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi pada suatu daerah.

“Saat ini kita lakukan bagaimana upaya peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah mengapa Jawa Timur rutin menyelenggarakan misa dagang dan investasi di berbagai daerah. Saat ini total sudah ada 30 daerah dan 32 kali misi dagang dan investasi dilaksanakan,” papar Khofifah.

"Karena kekuatan industri manufaktur di Jawa Timur ini mendekati 32 persen, maka banyak daerah yang mengirimkan raw material (bahan mentah) untuk diolah di Jatim lalu, dibawa kembali ke tempat asalnya atau untuk ekspor. Ini menjadi peluang bagi Jawa Timur yang secara nilai industri manufaktur cukup handal ," lanjutnya

Yang berikutnya adalah terkait reformasi birokrasi pada aspek Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Hal ini menegaskan tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden, sehingga dapat memitigasi resiko yang berdampak serius pada masyarakat.

Selanjutnya adalah reformasi birokrasi dalam aspek Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Khofifah menjelaskan, digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.

Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa dalam upaya menerapkan reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan, penting untuk tetap melakukan cek dan recek serta detail.

“Jadi meski cara kerja kita sudah menerapkan digital IT, kita harus tetap punya pola kerja untuk cek dan detail. Cek detail, cek detail dan cek detail. Selain itu, update data juga penting. Karena dalam upaya perencanaan ke depan kita perlu data paling baru untuk menjamin proyeksi ke depan supaya bisa konkret," katanya.

"Pastikan bahwa kinerja kita semua harus berdampak pada 4 aspek tersebut. Karena 4 hal ini akan menjawab isu nasional dan global. Ini harus dicamkan oleh seluruh peserta PKA," tegasnya.

Ia juga memesankan agar update data tersebut menjadi perhatian semua pihak baik yang ada di pemerintahan kabupaten/kota maupun yang ada di provinsi. Ditegaskan mantan Menteri Sosial ini, agregasi dan integrasi data menjadi sangat penting agar bisa ada saling keterbukaan dan saling update data di masing-masing instansi.

"Karena masih banyak yang punya mindset, kalau punya data cenderung ditutup. Kita harus saling konfirmasi data satu sama lain," jelasnya.