Lindungi Daya Beli Masyarakat, APBD Kota Kediri Disusun Agar Mampu Mengendalikan Inflasi

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Inflasi menjadi ancaman bagi keuangan daerah belakangan ini, menyusul adanya prediksi krisis dunia pada 2023. Untuk itu, penyusunan APBD pun disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian inflasi, seperti yang dilakukan Pemkot Kediri.

Hal itu dipaparkan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat membuka Leader Public Talk and Press Conference APBN KiTA Regional Jawa Timur di Ruang Panjalu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri, Rabu (29/3/2023).

Wali Kota Kediri menyampaikan, beberapa waktu lalu Presiden RI dan Menteri Keuangan menyampaikan bahwa peranan APBN saat ini dituntut optimal karena dipengaruhi kebijakan fiskal. "APND berfokus pada stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. Jadi Pemkot Kediri berkomitmen pada dua hal tersebut," ujar Mas Abu, sapaan Wali Kota Kediri.

Dijelaskan Mas Abu, sejak 2015 Pemkot Kediri bersama Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri dan stakeholder terkait serius untuk mengendalikan inflasi. Pemkot Kediri mendesain APBD agar bisa mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya.

Misalnya APBD menganggarkan untuk biaya transportasi dan menggelar pasar murah sehingga harga-harga komoditas di Kota Kediri stabil serta menjaga ketersediaan barang dan stocknya. Apabila inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil dan biaya hidup terjangkau.

"Alhamdulillah sampai ini kita bisa kendalikan. Kita sediakan anggaran di perencanaan APBD. Sampai bulan Februari 2023 ini tingkat inflasi bulanan kita berada di angka 0,16 persen," jelasnya.

Pemkot Kediri telah mengimplementasikan berbagai program, tahun ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini mengacu pada tema RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Utamanya sesuai arahan Presiden Jokowi pada seluruh pemda untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Pemkot Kediri memprioritaskan belanja produk UMKM dan produk yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

Untuk penanganan kemiskinan, Pemkot Kediri menjalankan berbagai program kegiatan. Di antaranya, bantuan modal, pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan penataan iklim investasi dengan kemudahan perizinan.

"Kita juga ada tagline 'Nglarisi Dagangane Tanggane'. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2022 sebesar 3,95 persen ini meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 2,5 persen. Saat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sempat terkoreksi," ujarnya.

Sementara untuk penanganan stunting juga dialokasikan di APBD Kota Kediri. Untuk edukasi dan penyediaan pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi dan beragam melalui Prodamas. Selain itu setiap RT menganggarkan Rp 1 juta sampai Rp 2 juta untuk diberikan Posyandu yang kegunaannya untuk PMT balita. Berbagai program dan stimulus ini merupakan bentuk upaya menjamin kesejahteraan maayarakat Kota Kediri.

"Masalah stunting harus dikerjakan bersama. Saya juga minta bantuan kepada KPPN, BI, dan stakeholder lain untuk ikut menangani ini dengan cara menanggung anak-anak yang stunting. Nanti bahan makanannya kita titipkan kepada tukang sayur yang biasa beresar di daerah mereka, jadi kita intervensinya setiap hari," ujarnya. ****