Target Entaskan Angka Pengangguran, Wali Kota Cak Eri Gandeng 33 Pengelola Mal di Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Cak Eri) menargetkan angka pengangguran di Surabaya turun menjadi di bawah 5 persen. Di antaranya strateginya, Pemkot Surabaya menggandeng pusat perbelanjaan untuk menyerap pekerja.

Hal ini menjadi buah kesepakatan antara Pemkot Surabaya dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur. Wali Kota Cak Eri bertemu dengan perwakilan APPBI Jatim, Senin (27/3/2023).

"Saya tidak hanya membuka peluang investasi di Surabaya. Tetapi, saya juga ingin investasi itu tadi berdampak kepada warga," kata Cak Eri ditemui seusai pertemuan.

Investasi harus turut menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya pada tahun 2022 masih di angka 7,62 persen.

Meskipun turun dibanding 2021 (9,68 persen), namun angka tersebut masih di atas TPT sebelum pandemi (5,76 di tahun 2019). Karenanya, tahun ini diharapkan angka tersebut dapat terus ditekan.

"Tahun ini harus kembali turun. Targetnya, saya ingin maksimal (TPT menjadi) 4 persen. Sehingga, kemiskinan juga bisa turun,” ujar Cak Eri.

Ia mengatakan, mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintahnya. Melainkan, tanggungjawab seluruh pihak termasuk para investor.

Karenanya, investasi di Surabaya itu berdampak pada warga. Baik terhadap sektor lapangan pekerjaan, maupun bentuk CSR untuk pembangunan kota.

"Pemerintah memberikan kepastian dan jaminan, sehingga para investor ini juga menggerakkan perekonomian, mengurangi kemiskinan dan pengangguran di kota ini," tutur Cak Eri.

Dari 33 pusat perbelanjaan di Surabaya, 95 persen di antaranya menyerap tenaga kerja asal Surabaya. Sebagian besar dari mereka bekerja di tennant perusahaan hingga UMKM.

Pusat perbelanjaan di Surabaya juga menyiapkan lokasi bagi kelas UMKM. Karenanya, besaran upah yang diterima pekerja pun akan bervariasi. Bergantung pada pemberi kerja.

Pemerintah memberikan intervensi agar tenaga kerja yang terserap merupakan warga ber-KTP Surabaya. Minimal, 40 persen dari total pekerja merupakan warga Kota Pahlawan.

“Apakah gaji di semua mal itu UMK? Ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar," jelas Cak Eri.

"Ada juga UMKM. Ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta per bulan, nggak untung tambah buntung,” paparnya.