Tanpa Miliki DPT, Bawaslu Jember Mengaku Kesulitan Mengawasi Pantarlih Pemilu 2024

SURYA.CO.ID, JEMBER - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember mengalami kesulitan dalam mengawasi petugas Pemutahiran data pemilih (Pantarlih). Ini karena bawaslu belum mengantongi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sementara.

Karena DPT yang dihasilkan oleh hasil petugas Pantarlih melalui Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sering kali carut marut. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Jember Divisi SDM dan Organisasi, Andhika A Firmansyah saat diwawancarai usai Siaga pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024, Selasa (14/2/2023)

"Saya berharap teman-teman pengawas betul-betul mengawasi petugas Pantarlih dalam melakukan pencoklitan ini door to door, agar mendata pemilih yang sesuai aturan, bukan bekerja di atas meja," ujar Andhika.

Meski sebagai bagian dari penyelenggaran Pemilu, ternyata Bawaslu tidak pernah diberi akses untuk membuka data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bisa digunakan sebagai pembanding.

"Kami berharap diberikan data pemilih, by name by address. Karena bagaimana kami melakukan pengawasan, kalau kami tidak memiliki data," tambah Andhika.

Memang, lanjut Andhika, KPU hanya memberikan data pemilih kepada petugas Pantarlih saja. Sehingga Pantai Pengawas (Panwas) di desa dan Kecamatan kesulitan mengawasi tugas mereka, karena tidak memiliki dokumen pembanding.

"Memang data pemilih sudah ada sendiri yang sudah sediakan KPU. Tetapi kami juga butuh data yang sama, untuk disandingkan dengan hasil cokliy teman-teman Pantarlih , apakah mereka mendata sesuai dengan aturan atau tidak, kan gitu,"papar Andhika.

Di sisi lain, Andhika mengungkapkan, Bawaslu juga ditugaskan untuk melakukan sampling pemilih , sebesar 30 persen dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga kalau tidak diberikan data DPT, tentunya panwas pun akan kesulitan melakukan survey itu.

"Semisal di TPS tersebut ada 200 pemilih, atau 250 pemilih. Maka kami lakukan Coklit untuk 30-50 orang di TPS tersebut untuk mencocokan hasil coklit Pantralih. Jadi untuk sementara ini, kami akan lakukan berkoordinasi dengan KPU, agar diberikan data tersebut,"imbuhnya. *****