Kusnadi Dinonaktifkan, Megawati Tunjuk Said Abdullah Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jatim

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kabar mengejutkan datang dari internal PDI Perjuangan Jawa Timur (PDIP Jatim). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menonaktifkan Kusnadi dari posisi Ketua DPD Jawa Timur.

Saat ini, Megawati menunjuk MH Said Abdullah sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jatim.

Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 yang dikeluarkan DPP PDI Perjuangan. Isinya, pembebastugasan Kusnadi dari jabatan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dan penunjukkan Said sebagai Plt serta Budi Sulistyono atau Kanang sebagai pelaksana harian (Plh) DPD PDI Perjuangan Jatim.

Saat dikonfirmasi, Said membenarkan kabar tersebut.

Baca juga: DPP PDI Perjuangan Sebut Kusnadi Bukan Dicopot, Tapi Mengundurkan Diri dari Ketua DPD PDIP Jatim

Baca juga: Dinonaktifkan dari Jabatan Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi Disebut Legowo Pada Keputusan Megawati

Menurutnya, selama dua bulan ke depan dia diberi tugas dari partai untuk sejumlah hal prioritas.

"Kepemimpinan saya di DPD PDI Perjuangan Jatim yang utama adalah menjaga moral dan soliditas Partai di Jatim," kata Said, Sabtu (4/2/2023).

Said merupakan politisi asal Sumenep Madura. Dari sejumlah catatan, pada tahun 2014 hingga 2019, Said pernah ditugasi sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Kemaritiman. Kemudian Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian hingga saat ini.

"Saya harap semua petugas dan kader PDI Perjuangan tegak lurus tanpa keraguan untuk terus menggelorakan kerja kerakyatan dan kerja gotong royong sesama kader partai," tambah Said.

Keputusan penonaktifan Kusnadi disebutkan agar politisi yang juga Ketua DPRD Jatim fokus pada proses hukum yang tengah dilalui legislatif di DPRD Jatim pasca KPK mencokok Wakil Ketua DPRD Jatim. Pimpinan DPRD Jatim beberapa waktu lalu turut dimintai keterangan.

Menurut Said, pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, Said mengingatkan kepada sejumlah petugas partai di Jawa Timur untuk tidak mencemari nama baik partai.

"Jangan hancurkan nama baik keluarga dan nama baik partai. Jangan khianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat atas jabatan jabatan publik yang diemban oleh seluruh petugas partai," ungkapnya.