Soal Dualisme Data Stunting, Dewan Minta Dinkes Tak Asal Kasih Data ke Bupati Jember

Berita Jember

SURYA.co.id, JEMBER - Dualisme data Stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember yang saling bertolak belakang jadi sorotan serius anggota parlemen.

Hal tersebut dilontarkan Oleh Ardi Pujo Prabowo Legislator Fraksi Gerindra ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Selasa (31/1/2023)

Menurutnya, laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Bupati Jember Hendy Siswanto harus berdasarkan data nyata di lapangan.

Kata dia, jangan hanya baik-baiknya saja  dipamerkan.

"OPD ini kewajibannya memberikan yang betul betul real data kepada Bupati, atau pihak yang berkompeten didalamnya. Sehingga tidak asal mecotot (asal lapor: red Bahasa Jawa) memberikan data," ujarnya.

Padahal sejak awal, dia mengaku telah mengingatkan semua OPD, termasuk Dinas Kesehatan Jember, untuk tidak melaporkan data yang baik-baik saja kepada Bupati.

"Jangan asal memberikan data yang baik-baik saja kepada Bupati. Dan ternyata meledak betul ternyata ada data lain yang tidak sama soal Stunting," imbuh Ardi.

Ardi juga mengaku bingung ketika ditanya oleh sejumlah wartawan, terkait data stunting dari Dinkes dan Kemenkes yang perbedaanya sangat jauh sekali. 

"Mereka mempertanyakan kevalidan data, ini yang mau dipakai yang mana?, masak iya Kemenkes datanya sampai tidak tepat. Masak Kemenkes datanya salah,"imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jember Kushar Yuduarto mengatakan bahwa dalam survei stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,selama ini adalah laporan has penimbangan yang dilakukan oleh kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

"Kader Posyandu adalah masyarakat yang sudah dilatih sebelumnya, sebelum mereka menjadi kader posyandu,"katanya.

Oleh karena itu, kemunculan dualisme data stunting yang berbeda tersebut, Koeshar akan melakukan verifikasi ulang, dengan melakukan penimbangan bayi dan ibu hamil pada akhir bulan Februari 2023.

"Dan khusus bulan Februari ini, yang melakukan penimbangan adalah perawat dan bidan yang ada di Posyandu sudah pendidikan D-3, bukan kader posyandu lagi," katanya.

Melalui penimbangan yang dilakukan dari orang yang berbeda, Koeshar ingin adanya hasil survei yang baru, sebagai pembanding hasil survei sebelumnya.

"Hasil penimbangan nanti akan kami sampaikan, sebagai bahan perbandingan perbandingannya. Kalau mungkin data yang diperoleh data dari kader ini ada kekeliruan, mungkin dapat dilakukan referensi ulang kader lagi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenkes pada Desember 2022 menyebutkan kasus stunting di Jember sebesar 34,9 persen. Bahkan angka tersebut tertinggi se- Jawa Timur.

Sementara itu, laporan Dinas Kesehatan Jember justru menyebut, kasus stunting hanya 7,37 persen.

Bahkan lembaga ini mengklaim angka tersebut turun jika dibandingkan tahun 2021 mencapai 11,74 persen.