Belum Juga Kembalikan Kerugian Negara, Kejaksaan Akan Panggil Puluhan Kades di Situbondo

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo bakal memanggil puluhan kepala desa (Kades) di Situbondo yang belum menyelesaikan temuan kerugian negara terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2021 dan 2022.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Situbondo, Agus Budiyanto mengatakan, sesuai kesepakatan bersama para kades, batas terakhir penyelesaian telah ditentukan pada tanggal 31 Januari 2023.

"Dari 58 desa, 36 desa sudah menyelesaikan dan 21 desa belum. Makanya para kades nantinya kami panggil," ujar Agus Budiyanto kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya, pihaknya akan terus mengawal penggunaan DD dan ADD, karena uang yang digunakan merupakan uang negara.

"Intinya, kami mau menyelamatkan keuangan negara yang tidak jelas penggunaanya," katanya.

Sebelumnya, kata Agus, pihak kejaksaan dan Inspektorat sudah memberikan toleransi kebijakan terhadap 58 desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kerugian negaranya.

"Berdasarkan data yang kami terima, ternyata sudah ada sebanyak 37 desa yang telah menyelesaikan temuan itu," tukasnya.

Dikatakan, dari 21 desa yang belum menyelesaikan temuan DD dan ADD-nya, ternyata hanya satu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dilimpahkan inspektorat ke Kejaksaan Situbondo.

"Kami lebih pada pembinaan dan pencegahan. Tapi jika desa tidak merespons, kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan desa di Kabupaten Situbondo harus mengembalikan temuan kerugian negara terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2021. Namun, hingga kini baru 36 desa dari 58 desa yang menyelesaikan.

Padahal batas akhir pengembalian kerugian negara hingga hari Selasa (31/1/2023) ini, tanggungannya harus diselesaikan oleh puluhan desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo itu.