Target 17 Kursi di DPRD Jawa Timur, Partai Golkar Jatim Mulai Susun Bacaleg Pemilu 2024

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur saat ini mulai menyusun bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024 mendatang sebagai bagian dari upaya pemenangan.

Dengan menargetkan bisa memperoleh hasil maksimal di DPRD Jatim, Partai Golkar berharap setiap dapil harus berbuah kursi. 

Ketua DPD Partai Golkar Jatim M Sarmuji menjelaskan, penyusunan bacaleg itu telah mulai dilakukan. Seperti diketahui, sebagaimana tahapan Pemilu mulai April 2023 mendatang sudah memasuki masa pencalonan anggota legislatif di masing-masing tingkatan. 

"Tentu saat ini pencalegan sudah mulai kami susun," kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Jatim Jalan A Yani Surabaya, Minggu (29/1/2023). 

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar berhasil mengemas 13 kursi di DPRD Jatim dan berhak atas satu kursi pimpinan dewan yakni Wakil Ketua DPRD Jatim.

Untuk Pemilu 2024 mendatang, Sarmuji mengatakan pihaknya menargetkan minimal bisa mengamankan 17 kursi di DPRD Jatim. 

"Artinya target minimal bisa nambah 4 kursi," ujar Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. 

Untuk mewujudkan target tersebut, Golkar Jatim juga sudah mulai merancang strategi pemenangan.

Termasuk daerah pemilihan atau dapil yang pada Pemilu 2019 lalu belum membuahkan kursi DPRD Jatim menjadi atensi. Misalnya, dapil 10 yang meliputi daerah Mojokerto-Jombang. 

"Insyaallah pada Pemilu 2024 bisa kita dapat. Tentu juga beberapa dapil lain yang kita identifikasi bisa nambah kursi juga sudah mulai kita petakan," tegasnya. 

Selain mulai penyusunan bacaleg hingga strategi pemenangan, Sarmuji mengaku pihaknya juga mulai memperhitungkan sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini tengah uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sebab, jika nantinya MK mengabulkan Sistem Proporsional Tertutup maka bisa berimplikasi mengubah strategi partai politik. Sebagai informasi, pada sistem pemilu proporsional terbuka basis kekuatan politik lebih banyak bertumpu pada caleg. 

Namun, dengan sistem proporsional tertutup kerja partai bakal berlipat ganda. Saat ini, uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka ditangani MK. "Kita berharap MK tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka," ucap Sarmuji.