Berita Kediri

Seperti Ini Strategi Edukasi Layanan Jasa Keuangan yang Dirumuskan Pemkot Kediri

Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menyebut tingkat inklusi keuangan masyarakat Kota Kediri saat ini sebesar 87,56 persen

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Titis Jati Permata
surya.co.id/didik mashudi
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (25/1/2023). 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri menggelar rapat koordinasi merumuskan strategi untuk mengedukasi masyarakat terkait layanan jasa keuangan di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (25/1/2023).

Kegiatan rakor dipimpin Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Tetuko Erwin Sukarno.

Kegiatan ini juga diikuti sejumlah pejabat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri.

Erwin memaparkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang menyebut tingkat inklusi keuangan masyarakat Kota Kediri saat ini sebesar 87,56 persen.

Hal ini berbanding cukup jauh dengan tingkat literasi keuangan yang hanya sebesar 20,21 persen.

“Tingkat Inklusifitas sudah cukup tinggi artinya sangat gampang bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman maupun investasi. Akan tetapi belum diiringi dengan tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap investasi dan layanan jasa keuangan,” terangnya.

Diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak untuk memberikan edukasi ke masyarakat secara massive agar masyarakat bisa memahami resiko dan konsekuensi mengikatkan diri terhadap akses jasa keuangan yang dilakukan baik berupa pinjaman maupun investasi.

“Kita kumpulkan OPD yang memiliki saluran untuk berkomunikasi ke masyarakat. Kita petakan dan kita tentukan metode apa yang nanti akan kita pakai untuk memberi edukasi ke masyarakat, juga optimalkan media-media sosial yang dimiliki masing-masing OPD," ujarnya.

Gencarnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun informal, diharapkan masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming produk jasa layanan keuangan dengan imbal jasa yang terlalu tinggi dan tidak rasional.

“Ada banyak komunitas di masyarakat yang dimanfaatkan oleh investasi ilegal untuk masuk dan menjual produknya. Satu saja anggota komunitas kena, bisa dengan mudahnya menyebar luaskan produk investasi ilegal atau bahkan bodong, ini yang coba kita edukasi ke masyarakat," jelasnya.

Karena tidak ada bentuk layanan keuangan atau investasi yang tidak ada resikonya, sehingga perlu edukasi agar masyarakat memahami resikonya sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman atau investasi.

Sementara Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal, dan EPK OJK Kediri Nur Hidayatul Khusna menjelaskan, TPAKD dibentuk untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan produk dan jasa keuangan.

Masih adanya ketimpangan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat menjadi tanggungjawab bersama.

Bagaimana masyarakat paham dan bisa membedakan mana layanan produk dan jasa keuangan yang legal dan ilegal.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved