Berita Trenggalek

Ratusan Perangkat Desa dari Trenggalek Sampaikan Aspirasi ke DPR RI, Berikut Ini Tuntutannya

327 perangkat desa dari Kabupaten Trenggalek telah menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Cak Sur
Istimewa
327 perangkat desa dari Kabupaten Trenggalek bersama perangkat desa dari daerah lain untuk menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta. 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - 327 perangkat desa dari Kabupaten Trenggalek telah menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta.

Tuntutan mereka, yaitu menuntut kejelasan status perangkat desa yang saat ini tidak masuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Trenggalek, Nurwanto mengatakan, perangkat desa yang menjadi bagian penting dari pemerintah desa selama ini tidak jelas statusnya.

"Memang Undang Undang Desa sudah ada tapi kami tidak masuk kategori ASN, sehingga hal demikian kami sampaikan kepada DPR-RI," kata Nurwanto, Kamis (26/1/2023).

Kejelasan status tersebut, adalah wujud antisipasi jika kepala desa sewenang-wenang menghentikan perangkat desa secara sepihak.

Kemudian, perangkat desa juga meminta Surat Keputusan (SK) mereka untuk dikembalikan dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1979.

"Dengan begitu SK kami di bawah naungan camat atas perintah bupati. Sehingga tidak akan terjadi pemberhentian secara sepihak oleh Kades," jelas Nurwanto.

Ia juga meminta Nomor Induk Perangkat Desa diberikan pemerintah pusat bukan dari kepala desa.

Untuk aturan dan kesejahteraan sendiri Perangkat Desa memang sudah setara ASN.

"Namun, hak hak kami seperti gaji 13 tidak terpenuhi kepada kami," lanjutnya.

Selain itu pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) yang saat ini masuk dalam Alokasi Dana Desa (ADD) mereka meminta dimasukkan dalam APBN atau Dana Desa (DD)

Hal lain, ia meminta pemerintah pusat untuk memberikan instruksi melalui satu pintu yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar tidak tumpang tindih dengan intruksi dari kementerian lainnya.

Hasil dari Jakarta sendiri, Nurwanto menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (24/01/2023) tuntutan perangkat disetujui 9 fraksi dari DPR-RI.

Lalu setelah aksi unjuk rasa pada Rabu (25/01/2023) juga disetujui Komisi II dan dua fraksi dari partai.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved