Berita Pasuruan

PORTAL Serahkan Data 51 Tambang Ilegal ke Polres Pasuruan, Ada Yang Punya 'Bekingan Besar'

ada data tambang-tambang legal yang diduga kuat juga melakukan pelanggaran. Dan pelanggaan itu dilakukan masif

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Deddy Humana
surya/galih lintartika
Kegiatan penambangan di salah satu lokasi di Pasuruan. 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Kalangan LSM di Pasuruan semakin berapi-api saat membeberkan masalah tambang ilegal, pasca vonis pada pengusaha tambang yang relatif ringan beberapa waktu lalu. Rabu (25/1/2023), gabungan beberapa LSM bahkan secara resmi melaporkan puluhan kegiatan ilegal minning atau penambangan ilegal ke Polres Pasuruan.

Pelaporan itu dilakukan Persatuan Organisasi Rakyat Transparansi dan Advokasi Lingkungan (PORTAL), yang mendata sebanyak 40 tambang diduga ilegal. Sehari sebelumnya, PORTAL juga melaporkan 11 tambang ilegal yang masuk wilayah hukum Polres Pasuruan Kota.

Koordinator PORTAL, Lujeng Sudarto mengatakan, dua hari terakhir para aktifis yang tergabung dalam pergerakan ini, resmi melaporkan aktifitas tambang-tambang ilegal di wilayah Pasuruan. “Total ada 51 tambang ilegal di Kabupaten Pasuruan. Ada 40 masuk wilayah hukum Polres Pasuruan dan 11 masuk wilayah hukum Polres Pasuruan Kota,” kata Lujeng usai audensi dengan Kapolres Pasuruan.

Menurut Lujeng, 51 itu adalah tambang ilegal. Sedangkan ada data tambang-tambang legal yang diduga kuat juga melakukan pelanggaran. Dan pelanggaan itu disebutnya dilakukan secara masif di beberapa tambang legal.

“Datanya akan kami serahkan menyusul. Banyak tambang-tambang legal yang diduga kuat melakukan pelanggaran. Mulai tidak melakukan kewajibannya reklamasi hingga manipulasi perizinan,” jelasnya

Disampaikan Lujeng, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pelaku tambang legal juga harus menjadi perhatian. Sebab banyak yang melarikan diri dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

“Sejak dulu tidak ada tambang yang melakukan reklamasi. APH bisa menindak pelaku usaha tambang atas dasar tindak pidana lingkungan yang bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar,” urainya.

Ia meminta Polres Pasuruan segera mengambil tindakan atas data yang ditemukan PORTAL di lapangan. Jika perlu, polres membuat skala prioritas mana tambang yang diperiksa lebih dulu.

“Kalau perlu disampling saja, tambang-tambang yang memiliki bekingan besar jadi skala prioritas dan diperhatikan. Hal sama berlaku pada tambang yang membawa dampak kerusakan lingkungan parah,” tambahnya.

Disampaikan Lujeng, ini adalah momentum paling tepat untuk Polres Pasuruan mengambil sikap. Selama satu dekade terakhir, banyak kasus tambang ilegal di Pasuruan, tetapi hanya satu yang kasusnya masuk persidangan.

Itupun, kata Lujeng, kasus bos tambang juga janggal. Sebab hakim memvonis bos tambang pidana 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 25 miliar. Padahal kerusakan lingkungannya cukup parah.

Lujeng menyebut, kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam jangka panjang itu akan melanggar hak-hak hidup warga negara untuk bisa hidup di lingkungan dan ekosistem yang baik dan sehat. Ia menambahkan, pajak yang diterima pemkab dari tambang ilegal itu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang ilegal.

Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan, pihaknya menerima data tambang-tambang yang diduga ilegal dari kalangan LSM atau NGO di Pasuruan.“Sudah kami terima. Nanti akan kami pelajari dulu. Jika memang mendapatkan yang sesuai dengan data ini, akan kami tindaklanjuti,” kata kapolres.

Kapolres menyebut, pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas para perusak lingkungan atau tambang ilegal. “Kami akan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Bayu juga menyampaikan, beberapa hari lalu juga ada Forum Group Discussion (FGD) di Surabaya bersama Gubernur, Kapolda, Pangdam dan instansi terkait yang membahas tambang-tambang ilegal. “Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD adalah membentuk satgas terpadu yang melibatkan instansti terkait, untuk menindak tegas para pelaku tambang ilegal,” tutupnya. *****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved