Berantas Kemiskinan, Gubernur Khofifah Perbanyak Penerima Program PKH Plus, Nilainya Rp 110 Miliar

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa penerima program keluarga harapan (PKH) Plus ditingkatkan di tahun 2023 ini.

Hal ini dilakukan Pemprov Jatim demi terus memberantas kemiskinan di Jawa Timur.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi mengatakan, tahun 2022, jumlah penerima PKH Plus ada sebanyak 50 ribu orang. Namun di tahun 2023 ini, jumlahnya meningkat menjadi 55 ribu orang penerima yang merupakan lansia.

“Tahun 2023 ini, Gubernur Khofifah menghendaki agar program PKH Plus ditingkatkan sebanyak 5.000 penerima. Maka tahun ini jadi 55.000 penerima,” tegas Alwi, Selasa (24/1/2023).

Ia mengatakan, meski penerimanya diperbanyak, namun untuk jumlah nominal programnya tetap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di mana setiap penerima mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 2 juta per tahun.

Dikatakan Alwi, diharapkan lewat PKH Plus ini, para penerima bisa meningkat taraf hidupnya dan mentas dari garis kemiskinan. Dengan begitu, masyarakat penerima bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

“Untuk anggaran program PKH Plus di tahun 2023 ini, adalah sebesar Rp 110 miliar. Tahun kemarin hanya Rp 100 miliar. Semoga di tahun berikutnya jumlahnya juga kian meningkat,” tandasnya.

Tidak hanya itu, di tahun 2023 ini, Alwi juga menyebutkan, bahwa ada program perlindungan sosial baru yang akan dilakukan. Yaitu pemberian bantuan alat yang akan membantu mobilitas para penyandang disabilitas.

Pasalnya, sejauh ini banyak penyandang disabilitas yang kurang mampu mendapatkan alat bantuan mobilitas. Seperti kursi roda, kaki palsu, atau juga alat bantu dengar.

Sehingga, Pemprov Jatim akan hadir memberikan bantuan tersebut dengan harapan mereka akan terbantu dalam melakukan aktivitas ataupun bekerja sehingga meningkatkan taraf ekonominya.

“Tahun ini ada anggaran Rp 9 miliar untuk pengadaan bantuan kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Yang terbanyak yang akan kita salurkan adalah kursi roda,” tandasnya.

Untuk itu, Alwi membuka wadah bagi kelompok kelompok penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota di Jatim untuk mengajukan bantuan alat tersebut. Dikatakannya, pengajuan masih diterima hingga bulan depan.

Berbagai program perlindungan sosial, lanjut Alwi, diterjunkan Pemprov Jatim bagi disabilitas ini ditujukan agar tidak lagi membebani keluarga. Termasuk bagi lansia penerima PKH.

“Karena dengan mengurangi beban keluarga maka otomatis menyejahterakan keluarga. Dan akan relevan dengan upaya menurunkan kemiskinan Jatim,” pungkasnya.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan bahwa tingkat kemiskinan Jawa Timur September 2021-Septemper 2022 year on year turun sebesar 0,1 persen.

Bahkan secara umum selama 10 tahun terakhir sejak September 2012 sampai September 2022, tingkat kemiskinan Jawa Timur turun dari 13,08 persen menjadi 10,49 persen. Hal itu dikatakan Khofifah sesuai dengan data yang dirilis BPS Jawa Timur tanggal 16 Januari 2023.

"Berdasarkan data rilis dari BPS tanggal 16 Januari 2023, year on year September 2021 sampai September 2022 kemiskinan Jatim mengalami penurunan 0,1 persen. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinannya adalah 10,59 persen, sedangkan tahun 2022 turun menjadi 10,49 persen," tegas Khofifah, Kamis (20/1/2023).

Lebih lanjut mantan Menteri Sosial ini mengatakan, sepuluh tahun terakhir kemiskinan Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Kecuali di bulan September 2013, Maret 2015 dan September 2022 yang mengalami kenaikan dibanding semester sebelumnya.

"Meski terjadi kenaikan dibanding Maret 2022, namun pada September 2022, persentase penduduk miskin di Jawa Timur masih lebih rendah dibandingkan September 2021. Jumlah Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 4,24 juta jiwa. Jumlah itu masih lebih rendah dibandingkan September 2021 yang jumlahnya 4,25 juta jiwa," terangnya.